Jakarta, lingkarmedia.com – Rapat pembahasan laporan keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2025, Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2025 sampai Juli 2025, dan Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2026, digelar DPR dengan mitranya di Komplek Gedung DPR/MPR/DPD, Senayan, Jakarta pada Senin (7/72025).
Secara maraton, usai Komisi V DPR menggelar rapat dengan BMKG dan Basarnas pada pukul 10.00 wib, dilanjutkan rapat dengan Kementrian Transmigrasi dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada pukul 13.30 wib.
Dalam rapat bersama Komisi V DPR, Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, hadir Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, serta Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal Ahmad Riza Patria. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR, Ridwan Bae.
Anggota komisi dari berbagai fraksi memberikan pendapat tentang kinerja kementerian termasuk masalah anggaran. Viva Yoga mengatakan, dalam rapat Komisi V DPR menyetujui penambahan Pagu anggaran Kementerian Transmigrasi. Dengan penambahan Pagu anggaran tersebut, menurut Viva Yoga, DPR mewajibkan Kementerian Transmigrasi untuk meningkatkan capaian serapan APBN TA 2025.
Sedang dalam RAPBN TA 2026, Komisi V bersepakat dengan Kementerian Transmigrasi untuk menyesuaikan program atau kegiatan berskala nasional termasuk program berbasis masyarakat.
“Dalam rapat Komisi V mendukung upaya Kementerian Transmigrasi untuk meningkatkan anggaran demi percepatan sertipikati lahan, pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi, dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi”, ujar Viva Yoga.
Dalam rapat tersebut Kementerian Transmigrasi memaparkan berbagai program, seperti lima program unggulan transmigrasi, yakni trans tuntas, translok, transmigrasi patriot, trans gotong royong, dan trans karya nusa.
