LINGKARMEDIA.COM – Tak lama setelah serangan udara AS pada Sabtu (3/1) waktu setempat, Wakil Presiden Delcy Rodriguez muncul sebagai figur sentral yang mengambil alih kendali pemerintahan.
Nama Rodriguez mencuat ke permukaan setelah Presiden AS Donald Trump secara mengejutkan menyebutnya sebagai presiden sementara Venezuela.
Delcy Rodriguez ditunjuk sebagai presiden sementara (ad interim) Venezuela setelah pemimpin negara itu, Nicolas Maduro ‘diculik’ militer Amerika Serikat dalam sebuah agresi militer yang dilancarkan pada Sabtu, 3 Januari 2026 dini hari. Setelah penangkapan itu, Maduro ditahan di Broklyn, New York, AS dengan tuduhan keterlibatan dalam kartel narkoba.
Peralihan peran ini sejalan dengan ketentuan dalam konstitusi Venezuela, terutama dalam Pasal 233 dan 234, yang mengatur bahwa wakil presiden mengambil alih tugas presiden apabila terjadi ketidakhadiran kepala negara, baik yang bersifat sementara maupun permanen.
Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal dingin bagi tokoh oposisi Maria Corina Machado, peraih Nobel Perdamaian tahun lalu, yang selama ini dikenal dekat dengan Trump.
Menurut Trump, Machado tidak memiliki dukungan dan ‘rasa hormat’ yang cukup untuk memimpin Venezuela. Trump bahkan mengklaim Rodriguez telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan dinilai ‘bersedia melakukan apa yang diperlukan’ demi masa depan Venezuela.
“Kami tidak bisa mengambil risiko jika Venezuela dipimpin pihak lain yang tidak memikirkan kepentingan rakyatnya,” ujar Trump, seraya menyebut Rodriguez sebagai sosok yang ‘cukup bersahabat’.
Namun, sikap Rodriguez di dalam negeri justru berbanding terbalik dengan narasi Washington. Usai ditetapkan sebagai presiden interim, Rodriguez langsung mengecam tindakan Amerika Serikat yang menangkap Maduro.
“Apa yang dilakukan terhadap Venezuela adalah kekejaman yang melanggar hukum internasional. Sejarah dan keadilan akan membuat para ekstremis yang mempromosikan agresi bersenjata ini membayar perbuatannya,” ucap Rodriguez dalam pidato pertamanya, dikutip dari The Guardian, Senin, (5/1/2026)
Delcy Rodriguez dikenal dengan retorika anti-imperialisnya hingga Maduro menjulukinya sebagai “harimau betina”. Ia lahir di Caracas, Venezuela pada 18 Mei 2969.
Delcy Rodriguez merupakan putri Jorge Antonio Rodriguez, seorang pejuang sayap kiri sekaligus pendiri Partai Liga Sosialis pada 1970-an.
Masa kecil Delcy Rodriguez diwarnai tragedi. Ayahnya meninggal dunia pada akhir 1976 setelah mengalami penyiksaan saat berada dalam tahanan kepolisian. Peristiwa ini mencerminkan kondisi politik Venezuela pada masa itu, di mana banyak aktivis mengalami represi, termasuk Nicolas Maduro di masa mudanya.
Setelah dewasa, Delcy Rodriguez menempuh pendidikan tinggi di Central University of Venezuela. Ia meraih gelar sarjana hukum dan memulai karier profesional sebagai pengacara sebelum akhirnya terjun ke dunia politik.
Karier politik Delcy Rodriguez melejit dalam dua dekade terakhir. Pada 2013–2014, ia ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Venezuela pada periode 2014–2017.
Pengaruh politik keluarga Rodriguez tak berhenti di situ. Saudaranya, Jorge Rodriguez, kini menjabat Ketua Majelis Nasional Venezuela, menjadikan keluarga ini salah satu poros kekuasaan utama dalam pemerintahan.
Pada 2017, Delcy dipercaya memimpin Majelis Konstituen pro-pemerintah, sebuah lembaga penting dalam dinamika politik nasional. Selain itu, ia juga mengemban jabatan strategis sebagai Menteri Keuangan dan Menteri Perminyakan, yang dijalankan bersamaan dengan posisinya sebagai Wakil Presiden Venezuela.
Ayahnya, Jorge Antonio Rodriguez, adalah pendiri Partai Liga Sosialis pada 1970-an dan tewas saat ditahan serta disiksa aparat keamanan pada 1976, peristiwa yang membekas kuat bagi generasi aktivis kala itu, termasuk Maduro muda.
Pengaruh politik keluarga Rodriguez tak berhenti di situ. Saudaranya, Jorge Rodriguez, kini menjabat Ketua Majelis Nasional Venezuela, menjadikan keluarga ini salah satu poros kekuasaan utama dalam pemerintahan.
Delcy Rodriguez menempuh pendidikan hukum di Universitas Pusat Venezuela. Karir politiknya melesat dalam satu dekade terakhir, terutama sebagai wajah internasional dari ‘Revolusi Bolivarian’ yang digagas Hugo Chavez dan dilanjutkan oleh kelompok Chavista.
Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis: Menteri Komunikasi dan Informasi (2013–2014), Menteri Luar Negeri (2014–2017), hingga memimpin Majelis Konstituante pro-pemerintah pada 2017—lembaga yang memperluas kewenangan Maduro di tengah krisis politik.
Di balik citranya sebagai loyalis garis keras, Rodriguez kerap dipandang lebih pragmatis dibandingkan figur lainnya dalam lingkaran Chavez.
Meski sering dianggap moderat, kesetiaan Rodríguez pada pemerintahan sosialis tak pernah diragukan.
Perannya sebagai Menteri Keuangan dan Menteri Perminyakan, yang dijalankan bersamaan dengan jabatan wakil presiden, menjadikannya aktor kunci dalam pengelolaan ekonomi Venezuela.
Ia dikenal mendorong kebijakan ekonomi yang relatif ortodoks untuk menahan laju hiperinflasi, serta membangun komunikasi dengan sektor swasta yang selama ini tertekan.
Pada Agustus 2024, Maduro mempercayakan portofolio minyak kepadanya, terutama untuk menghadapi sanksi AS terhadap industri energi, urat nadi perekonomian Venezuela.
Rodriguez juga disebut memiliki relasi dengan kalangan Republik di industri minyak AS dan Wall Street, yang cenderung menolak perubahan rezim melalui intervensi militer.
Beberapa nama yang pernah berkomunikasi dengannya antara lain Erik Prince, pendiri Blackwater, serta Richard Grenell, utusan khusus Trump yang sempat mencoba menjajaki kesepakatan dengan Maduro.
Atas loyalitas dan sikapnya yang tegas membela pemerintahan sosialis, Maduro menjuluki Delcy Rodriguez sebagai “harimau”.
Saat melantiknya sebagai wakil presiden pada Juni 2018, Maduro menyebutnya sebagai perempuan pemberani, berpengalaman, putri seorang martir, dan revolusioner yang teruji dalam berbagai perjuangan.
Meski demikian, sejumlah analis menilai kewenangan publik Rodriguez kemungkinan dibatasi sementara, seiring diberlakukannya pembatasan konstitusional dalam situasi darurat.
