Yogyakarta, lingkarmedia.com – Gerakan Nasional Pendidikan (GNP) melakukan demo di Titik Nol Kilometer Yogja (28/10/25) menuntut berbagai hal terkait demokrasi, ham dan kekerasan oleh negara.
Koordinator Umum GNP, Iko, mengungkapkan aksi ini merupakan aksi lanjutan dari aksi 25 Agustus hingga 2 September kemarin.
“Aksi ini untuk merespons situasi nasional bangsa ini dan juga sebagai solidaritas terhadap berbagai gerakan rakyat di Indonesia,” ujar Iko kepada media di sela-sela aksi tersebut.
Mereka mengingatkan tentang krisis kapitalisme, tindakan penangkapan massal terhadap aktifis politik di seluruh tanah air.
Tercatat 5.444 orang aktifis ditangkap, 997 orang bahkan ada 46 aktifis yang sempat dinyatakan hilang.
Mereka memprotes kekerasan dan penyiksaan terhadap masyarakat umum maupun masa aksi. Ini pembungkaman pemerintah melalui apratus represifnya.
Konflik pertanahan melahirkan konflik-konflik sosial agraria dan pemerintah kembali mengulangi program food estate yang sudah gagal di berbagai tempat melalui program MIFEE dan Food estate Jokowi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mereka nilai gagal dan berbau korupsi bahkan disayangkan pelaksanaannya melibatkan tentara, polisi serta anggota DPR demi rente. Keterlibatan militer dalam urusan sipil sekaligus melanggengkan impunitas atas pelanggaran HAM masa lalu.
Banyak anggaran pembangunan yang dikorbankan akibat kebijakan efisiensi. Setidaknya terdapat 59 kementerian dan lembaga negara yang terkena pemangkasan anggaran berakibat terkendalanya pemenuhan hak-hak rakyat.
Tapi anehnya terkait anggaran untuk Kementerian Pertahanan, TNI serta Polri digelembungkan dengan anggaran yang super besar.
Kebijakan efisiensi ini juga berdampak semakin mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Setiap tahunnya rata-rata kenaikan biaya pendidikan di perguruan tinggi naik sebesar 15%.
Catatan lain terkait kenaikan upah yang tidak pernah naik. Data BPS menunjukan 35% pekerja usia produktif saat ini berada di sektor informal, dengan jaminan sosial yang minim dan pendapatan yang tidak pasti. 42.385 orang kehilangan pekerjaannya pada Semester I tahun 2025 (Januari-Juni).
Hasilnya adalah ketimpangan sosial dimana kekayaan 1% orang terkaya di Indonesia meningkat 17 kali lebih cepat dibanding pendapatan 50% masyarakat terbawah.
Sebelas tuntutan dari Gerakan Nasional Pendidikan yakni:
1. Bebaskan seluruh tahanan politik Indonesia dan Papua yang ditahan tanpa proses hukum yang jelas.
2. Tolak efisiensi anggaran pendidikan, wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan.
3. Cabut UUPA dari Prolegnas dan laksanakan Reforma Agraria beserta program penunjangnya.
4. Hapus SG dan PAG serta Undang-undang Keistimewaan.
5. Tolak Food eastate dan segala program PSN.
6. Cabut UU TNI dan kembalikan Militer ke barak.
7. Sahkan RUU Perampasan Aset.
8. Hentikan kriminalisasi aktivis dan masyarakat sipil.
9. Reformasi kebijakan fiskal agar berkeadilan, mensejahterakan rakyat dan menerapkan pajak progresif untuk orang kaya.
10. Tarik militer organik, anorganik, dan hentikan kekerasan di Papua.
11.Hentikan industri ekstraktif yang merugikan rakyat.
