LINGKARMEDIA.COM – Aksi mogok nasional dalam skala besar kembali mengguncang Portugal pada Kamis (11/12, ketika lebih dari tiga juta pekerja dan warga turun tangan menghentikan aktivitas mereka. Ini menjadi pemogokan terbesar dalam 12 tahun terakhir, sebagai bentuk penolakan terhadap rencana perubahan undang-undang ketenagakerjaan.
Pemogokan nasional melumpuhkan Portugal, ganggu transportasi hingga layanan publik, memprotes RUU ketenagakerjaan yang dinilai merugikan pekerja.
Loket tiket tutup di Stasiun Entrecampos saat dua serikat pekerja utama, CGTP dan UGT, menggelar pemogokan umum menentang rencana reformasi ketenagakerjaan di Lisbon, Portugal, Kamis (11/12/2025).
Aksi tersebut melumpuhkan layanan penerbangan, kereta, rumah sakit, sekolah, dan pengadilan, menjadi pemogokan terbesar dalam lebih dari satu dekade.
Di ibu kota Lisbon, stasiun-stasiun kereta tampak lengang akibat pembatalan sebagian besar layanan. Maskapai nasional TAP Air Portugal juga membatalkan sekitar dua pertiga dari 250 penerbangan hariannya.
Federasi serikat pekerja melaporkan bahwa pengangkutan sampah terhenti, sejumlah layanan non-darurat rumah sakit tak beroperasi, serta sekolah dan pengadilan ikut lumpuh akibat aksi tersebut.
Akar kemarahan serikat pekerja terletak pada rancangan undang-undang pemerintah minoritas sayap kanan yang dinilai merugikan pekerja. RUU itu ingin menyederhanakan prosedur pemecatan, memperpanjang masa kontrak berjangka, dan memperluas ketentuan minimum layanan yang wajib berjalan saat pemogokan.
Pemerintah bersikeras reformasi diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan gaji, sejalan dengan lebih dari 100 agenda reformasi yang tengah diusung.
Serikat pekerja besar seperti CGTP dan UGT menilai rencana reformasi itu sebagai langkah mundur. Sekjen CGTP, Tiago Oliveira, memperingatkan bahwa aturan baru bisa “menormalisasi ketidakamanan kerja” dan mempermudah pemecatan, apalagi 1,3 juta dari lima juta pekerja Portugal sudah berada dalam kondisi rentan.
Menjelang pemilihan presiden awal 2026, ia menilai aksi ini berhasil menarik perhatian publik. Survei terbaru bahkan menunjukkan 61% warga mendukung pemogokan nasional tersebut.
Perdana Menteri Luís Montenegro berharap aktivitas tetap normal dan menegaskan hak mogok tak boleh mengganggu warga lain. Meski tanpa mayoritas parlemen, pemerintah diprediksi meloloskan RUU berkat dukungan partai liberal dan kanan. Oposisi kiri menuduh adanya agenda pengurangan hak pekerja, sementara CIP menilai pemogokan tak perlu karena RUU masih tahap diskusi.
Portugal terakhir kali menggelar mogok nasional sebesar ini pada 2013, ketika pekerja memprotes kebijakan penghematan yang diberlakukan pemerintah atas permintaan pemberi pinjaman internasional—Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa, dan Dana Moneter Internasional—sebagai syarat bantuan finansial selama krisis utang.
