Kota Batu, lingkarmedia.com – Kepengurusan Badan Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Batu periode 2025-2030 resmi dilantik. Pelantikan ini dilaksanakan di Hotel Aston Inn Kota Batu, Jl. Abdul Gani Atas No.42-44, Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Kamis (12/6/2025) siang.
Hadir dalam acara pelantikan, Wali Kota Batu Nurochman SH MH bersama Ketua Tim Penggerak PKK Siti Faujiyah, Kapolres Batu AKBP Andi Yudha Pranat, Perwakilan Kejaksaan Negeri Batu, Kepala BPJS ketenagakerjaan Kota Batu, Ketua BPD PHRI jawa timur Dwi Cahyono, SE, serta perwakilan BPC PHRI dari wilayah Pacitan, Banyuwangi, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kediri, Mojokerto, Madiun, Jember, Situbondo, Bondowoso, Jombang, Lumajang, Nganjuk dan Sidoharjo.
Kepengurusan BPC PHRI Kota Batu periode 2025-2030, Direktur PT. Selecta Sujud Hariyadi, SE terpilih kembali sebagai Ketua, Rofiq SE.MM. (Wakil Ketua), Sandra Permata (Bidang Pendidikan dan Pelatihan), Hari Hidayat SE.MM. (Bidang Organisasi), dan Agus Supriyanto (Bidang Kemitraan).
Wali Kota Batu, Nurochman saat ditemui awak media mengucapkan selamat atas terpilihnya Sujud Hariyadi sebagai Ketua BPC PHRI Kota Batu. Menurutnya, sinergitas PHRI dengan Pemerintah Kota Batu yang selama ini terbangun bisa terus dipertahankan dan lebih baik.
” Bagi kami, pemerintah kota sangat membutuhkan peran serta dari PHRI sebagai mitra strategis kami di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan terkait bagaimana pertumbuhan pariwisata dan pertumbuhan investasi di Kota Batu,” ujar Nurochman.
Sebagai bentuk dukungan Pemkot Batu terhadap PHRI, dengan memfasilitasi ruang-ruang untuk berkontribusi pemikiran. Selain itu, Pemkot Batu juga mendukung seluruh program dan rencana-rencana PHRI ke depannya.
” Kita pengen ada rekomendasi-rekomendasi, pemikiran-pemikiran atau evaluasi terkait pariwisata di Kota Batu. Kita berharap sinergi dan kolaborasi betul-betul dapat kita lakukan bersama,” imbuhnya.
Menanggapi adanya kebijakan pemerintah pusat tentang efisiensi anggaran yang merupakan tugas berat pengurus PHRI saat ini. Dalam keterangannya, Sujud Hariyadi menjelaskan, bahwa kepengurusan saat ini sama dengan periode sebelumnya.
“Untuk tugas berat kita sudah terbiasa. Lima tahun yang lalu, setelah dilantik kita menghadapi pandemi covid 19 sampai 2023. Saat ini lebih rumit, karena ada efisiensi. Ini bukan masalah bagaimana kupasi hotel, karena hubungannya dengan rapat dari government. Tapi berimbas luas ke masyarakat yang daya belinya melemah dan makin melemah, ” ungkap Sujud Hariyadi kepada awak media
Namun demikian, Mendagri saat ini telah memperbolehkan melakukan rapat di hotel. Sedangkan dari Menteri Keuangan menyatakan tidak ada uang rapat.
Sujud Hariyadi mengatakan, “jadi saya pikir semua ASN akan merasa keberatan ketika tidak ada uang saku untuk rapat. Hal ini tidak terlalu banyak mendongkrak meski sudah dibuka. Tetapi intinya kami berusaha bagaimana pemerintah benar-benar melepaskan APBN dan APBD itu untuk semua sektor, sehingga daya beli masyarakat naik”.
Ketua PHRI ini meengaku, bahwa pendapatan sektor perhotelan 30% hingga 50% didapatkan dari kegiatan-kegiatan dari pemerintah, sehingga jika kegiatan dari pemerintahan dihentikan maka akan kehilangan 30-50% pendapatan.
