LINGKARMEDIA.COM – Aksi protes jutaan rakyat Amerika Serikat (AS) di berbagai penjuru negeri serentak turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan keras terhadap kepemimpinan Presiden Donald Trump. Gaya pemerintahan yang otoriter, kebijakan imigrasi garis keras, hingga perang dengan Iran menjadi pemantik amarah massa yang diberi nama aksi “No Kings”.
Para demonstran menyatakan bahwa aksi mereka merupakan bentuk penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk keterlibatan dalam konflik dengan Iran, penegakan hukum imigrasi federal, serta meningkatnya biaya hidup masyarakat.
Dari laporan AFP, aksi besar-besaran rakyat Amerika Serikat (AS) ini pecah pada Sabtu (29/3/2026) waktu setempat. Aktivis demonstran mengklaim sedikitnya 8 juta orang memadati lebih dari 3.300 titik aksi yang tersebar di 50 negara bagian, mulai dari kota metropolitan hingga kota kecil.
Ini merupakan aksi demo ketiga dalam setahun terakhir. Rakyat Amerika yang tergabung dalam gerakan akar rumput ‘No Kings’ konsisten menjadi oposisi paling vokal sejak Trump memulai masa jabatan keduanya pada Januari 2025. Di New York, puluhan ribu orang membanjiri jalanan, termasuk aktor kawakan Robert De Niro yang selama ini dikenal sebagai kritikus tajam Trump.
Para aktivis menyatakan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk keterlibatan dalam konflik dengan Iran, penegakan hukum imigrasi federal, serta meningkatnya biaya hidup masyarakat.
“Trump ingin memerintah kita sebagai seorang tiran. Namun, ini Amerika dan kekuasaan ialah milik rakyat, bukan milik calon raja atau kroni-kroni miliarder mereka,” kata para penyelenggara dilansir BBC News, Minggu (29/3).
Menanggapi aksi tersebut, juru bicara Gedung Putih menyebut protes itu sebagai Sesi Terapi Gangguan Trump dan menyatakan bahwa satu-satunya pihak yang peduli ialah para reporter yang dibayar untuk meliputnya.
Sepanjang Sabtu (28/3), demonstrasi berlangsung hampir di seluruh kota besar, termasuk New York City, Washington DC, Los Angeles, Boston, Nashville, dan Houston, serta menjangkau kota-kota kecil di berbagai wilayah.
Di Washington DC, ribuan demonstran memenuhi pusat kota dengan berbaris menuju Monumen Lincoln dan memadati kawasan National Mall.
Seperti pada aksi sebelumnya, peserta membawa patung tiruan Trump, Wakil Presiden JD Vance, serta pejabat lain, sembari menyerukan pemecatan dan penangkapan mereka.
Salah satu aksi terbesar berlangsung di negara bagian Minnesota, dipicu oleh kematian dua warga yakni Renee Nicole Good dan Alex Pretti yang diduga terkait tindakan agen imigrasi federal. Peristiwa tersebut memicu kemarahan publik dan gelombang protes nasional terhadap kebijakan imigrasi pemerintah.
Ribuan orang berkumpul di depan gedung Capitol Negara Bagian di St. Paul dengan sejumlah tokoh Partai Demokrat turut menyampaikan orasi. Musisi Bruce Springsteen juga tampil membawakan lagu kritik berjudul Streets of Minneapolis.
Di New York, massa memadati Times Square dan berbaris di kawasan Midtown Manhattan, memaksa penutupan sejumlah ruas jalan utama. Kepolisian sebelumnya mencatat lebih dari 100.000 orang mengikuti aksi serupa pada Oktober lalu.
Demonstrasi bahkan menjangkau daerah pedesaan dan wilayah konservatif yang selama ini jarang menjadi pusat aksi massa.
Para demonstran turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan Presiden AS Donald Trump.
Di Minnesota, salah satu titik utama aksi, ribuan orang berkumpul dalam demonstrasi besar yang juga menghadirkan musisi Bruce Springsteen serta sejumlah tokoh publik.
Menolak Kebijakan Imigrasi, Krisis Ekonomi, dan Perang
Aksi “No Kings” tidak hanya menjadi bentuk protes politik, tetapi juga mencerminkan keresahan sosial yang lebih luas. Para demonstran menyoroti kebijakan imigrasi yang dinilai semakin agresif dalam beberapa waktu terakhir.
Selain itu, lonjakan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar turut menjadi sorotan utama.
CNN melaporkan, banyak warga mengaitkan kondisi ekonomi yang lesu dengan kebijakan pemerintah serta dampak dari konflik internasional, khususnya perang dengan Iran.
Seorang demonstran di Minneapolis mengatakan bahwa ia turun ke jalan karena merasa “demokrasi sedang terancam”.
Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap arah kebijakan negara.
Di Chicago, seorang veteran mengaku baru pertama kali mengikuti aksi protes. Ia menyebut ketidakadilan yang dirasakannya sebagai alasan utama untuk turun ke jalan.
“Saya melihat ketidakadilan yang terjadi dan saya ingin suara saya didengar,” ujarnya.
Aksi demo juga terjadi di basis Republik. Menariknya, aksi “No Kings” tidak hanya terkonsentrasi di wilayah yang dikenal sebagai basis Partai Demokrat, tetapi juga meluas ke daerah yang cenderung mendukung Partai Republik.
Menurut penyelenggara, hampir setengah dari aksi berlangsung di wilayah konservatif. Negara bagian seperti Texas, Florida, dan Ohio masing-masing mencatat lebih dari 100 demonstrasi.
Selain itu, aksi juga digelar di komunitas terpencil seperti Kotzebue di Alaska, menunjukkan bahwa gerakan ini telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
Di Michigan, ribuan orang berkumpul di Gedung Capitol negara bagian sebagai bagian dari demonstrasi terbesar di wilayah tersebut.
News From The States melaporkan, aksi di Michigan menjadi salah satu yang paling signifikan dalam gelombang aksi demo yang melibatkan berbagai kalangan. Demonstrasi “No Kings” ini diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari aktivis, pekerja, politisi lokal, hingga warga biasa.
Sejumlah demonstran mengaku terdorong oleh isu ekonomi dan politik. Tapi ada juga yang menyoroti hak-hak sipil, transparansi pemerintah, serta kebijakan luar negeri.
Seorang warga Detroit mengatakan bahwa ia khawatir dengan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak menginginkan perang.
Di sisi lain, aktivis dari berbagai komunitas melihat aksi ini sebagai momentum untuk membangun solidaritas dan memperkuat jaringan gerakan sosial di tingkat lokal.
Aksi gelombang ketiga yang terus membesar. Aksi “No Kings” kali ini merupakan gelombang ketiga setelah dua demonstrasi sebelumnya yang juga diikuti jutaan orang.
Para penyelenggara menyebut gerakan ini sebagai respons terhadap apa yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap demokrasi, hak-hak sipil, dan supremasi hukum.
Seorang anggota legislatif Michigan, Emily Dievendorf, mengatakan bahwa aksi ini didorong oleh kecintaan terhadap negara dan keinginan untuk memperjuangkan perubahan.
Dengan jumlah peserta yang terus meningkat dan jangkauan yang semakin luas, demo “No Kings” diperkirakan akan terus meluas secara masif di tengah memanasnya situasi ketegangan politik dan ekonomi di dalam negeri Amerika Serikat.
Aksi No Kings turut meluas ke luar negeri, dengan warga Amerika menggelar demonstrasi di kota-kota seperti Paris, London, dan Lisbon.
Sejak kembali menjabat pada Januari 2025, Trump dinilai memperluas kewenangan presiden melalui berbagai perintah eksekutif, termasuk restrukturisasi lembaga federal dan pengerahan Garda Nasional ke sejumlah kota meski mendapat penolakan dari pemerintah daerah. Trump membantah tudingan bahwa dirinya bertindak seperti diktator.
“Mereka menyebut saya sebagai raja. Saya bukan raja,” katanya dalam wawancara dengan Fox News pada Oktober lalu.
Namun, para kritikus menilai sejumlah kebijakan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan mengancam sistem demokrasi di Amerika Serikat.
