Pemerintah Tetapkan 4 Provinsi Jadi Prioritas Lumbung Pangan Nasional
Jakarta, lingkarmedia.com – Empat Provinsi di Indonesia saat ini diprioritaskan sebagai wilayah lumbung pangan nasional. Keempat provinsi diantaranya, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan. Pilihan pada keempat provinsi itu untuk mendukung program swasembada pangan disebut oleh Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi sebagai langkah yang tepat. Hal ini dikatakan Viva Yoga kepada awak media, Senin (10/3/2025)
Di provinsi-provinsi tersebut, banyak kabupaten yang menjadi kawasan transmigrasi. Disebutkannya, di Sumatera Selatan ada 10 kabupaten di mana tersebar 45 kawasan, Kalimantan Tengah 13 kabupaten tersebar 42 kawasan, Kalimantan Selatan 9 kabupaten ada 30 kawasan, dan di provinsi yang terbilang baru, Papua Selatan tercatat 2 kawasan. Sejak transmigrasi kali pertama dilakukan oleh pemerintah pada 1950 hingga 2023, penempatan transmigran di Pulau Sumatera sebanyak 1.069.181 KK/4.470.554 jiwa, sedang di Pulau Kalimantan 448.975 KK/1.872.725 jiwa, dan di Pulau Papua ada 165.903 KK/691.666 jiwa.
Dengan data yang ada di Kementerian Transmigrasi di atas, membuat Viva Yoga optimis swasembada pangan akan terwujud. Dua hal yang menurutnya optimis keempat wilayah tersebut bakal menjadi lumbung pangan nasional, diantaranya pertama, transmigran yang telah menetap di berbagai kawasan sudah menjadi petani handal dan berpengalaman. “Sumber daya manusianya untuk mengolah lahan tak perlu diragukan lagi”, ujarnya.
Kedua, data statistik menunjukan kawasan transmigrasi selama ini telah menjadi lumbung pangan nasional. “Selama ini kawasan transmigrasi menjadi sentra produksi beras”, ungkapnya.
Guna mendorong langkah pemerintah dalam upaya mewujudkan lumbung pangan di provinsi yang diprioritaskan tersebut, menurutnya selain perlunya mencetak sawah baru juga optimalisasi lahan eksisting. Disebut Kementerian Pertanian dan Kementerian Transmigrasi telah melakukan MoU untuk membuat program bersama untuk percepatan swasembada pangan nasional. “Januari 2025, kedua kementerian menandatangani kesepakatan kolaborasi dan sinergi untuk mencapai swasembada pangan”, ujar mantan anggota Komisi IV DPR itu.
Lebih lanjut, Viva Yoga menyebut potensi untuk pengembangan produksi pangan di kawasan transmigrasi masih terbuka lebar. Perlu pendekatan komprehensif dalam mengelola lahan yang ada. Visi pertanian yang mengubah dari tradisional menjadi modern selaras dengan visi Kementerian Transmigrasi. “Kita berdayakan masyarakat di sana untuk mewujudkan swasembada pangan sekaligus mengembangkan pertumbuhan ekonomi”, tuturnya.
Dikatakannya, upaya pemberian bibit atau benih unggul, pupuk yang cukup, dan proses melalui alat pertanian yang modern membuat produktifitas pertanian meningkat. “Kita dorong kawasan transmigrasi sebagai basis utama yang berkontribusi dalam mewujudkan swasembada pangan nasional”, harapnya.
(Tim)








