LINGKARMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) kembali memancing polemik setelah mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah keterkaitan aktivitas pertambangan dengan rentetan bencana tanah longsor di lereng Gunung Slamet. Di tengah tangis warga Pemalang dan Purbalingga yang kehilangan rumah dan lahan, otoritas justru “bersembunyi” di balik argumen faktor alam dan curah hujan ekstrem.
Argumen Pemprov: “Murni Faktor Alam”
Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah, Agus Sugiharto, menyatakan bahwa longsor dipicu oleh tanah jenuh air akibat hujan durasi panjang. Ia menegaskan tidak ada aktivitas tambang di “tubuh” gunung, karena elevasi tambang berada ratusan meter lebih rendah dari titik mahkota longsoran.
“Setiap bulan kami merilis peta potensi gerakan tanah yang dilengkapi tabulasi curah hujan dan tingkat kerawanan, mulai dari rendah hingga tinggi. Ini kami sebarkan sebagai peringatan dini agar daerah bisa meningkatkan kewaspadaan,” katanya.
Terkait penyebab longsor di lereng Gunung Slamet, ia menjelaskan bahwa longsoran terjadi pada lereng-lereng terjal di tubuh gunung akibat curah hujan ekstrem yang berlangsung selama beberapa hari.
“Tanah yang gembur memiliki porositas tinggi. Ketika terisi air hingga mencapai titik jenuh, ditambah kemiringan lereng yang curam, maka kestabilannya terganggu dan terjadi longsor,” katanya.
Agus juga menegaskan bahwa lokasi penambangan berada di kaki Gunung Slamet, dengan elevasi lebih rendah sekitar ratusan meter dari mahkota longsoran sehingga tidak berkaitan sebagai pemicu bencana.
“Tidak ada penambangan yang masuk ke tubuh Gunung Slamet. Lokasi tambang berada jauh dari titik longsor,” tegasnya.
Namun, bagi warga akar rumput dan aktivis lingkungan, pernyataan ini dianggap sebagai bentuk pengabaian sistematis terhadap daya rusak aktivitas manusia di kawasan penyangga.
Membantah Narasi Pemerintah dengan Data Kerusakan
Bantahan Pemprov Jateng dinilai sangat kontradiktif jika disandingkan dengan laporan investigasi lingkungan, termasuk dari Mongabay Indonesia dan platform pemantau lingkungan lainnya:
Hilangnya Vegetasi dan Alih Fungsi Lahan: Penurunan kestabilan lereng bukan sekadar masalah kemiringan curam, melainkan akibat masifnya alih fungsi lahan hutan menjadi area komersial dan pertambangan galian C di kaki gunung. Jika penyangga di kaki gunung terganggu, stabilitas ekosistem secara keseluruhan akan ikut goyah.
Aktivitas Eskavasi yang Mengubah Bentang Alam: Meskipun elevasi tambang lebih rendah, pengerukan masif di lereng bawah memicu perubahan pola aliran air tanah (run-off). Hal ini mempercepat titik jenuh tanah di area yang lebih tinggi, yang oleh warga sering disebut sebagai pemicu “longsor berantai”.
Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS): Laporan lingkungan menunjukkan banyak sungai yang berhulu di Slamet mengalami pendangkalan akibat sedimentasi sisa tambang, yang memperparah banjir bandang di wilayah bawah setiap kali hujan turun.
Demo Beragam Kalangan: Rakyat Sudah Lelah dengan “Mitigasi Kertas”
Pernyataan Dinas ESDM yang mengaku rutin menyampaikan informasi potensi gerakan tanah setiap bulan tampak seperti “mitigasi di atas kertas” yang tidak menyentuh akar masalah.
Berbagai kalangan—mulai dari petani, mahasiswa, hingga tokoh masyarakat—telah berkali-kali menggelar demo menuntut penghentian izin tambang dan proyek energi yang merusak hutan lindung Slamet.
Rakyat mempertanyakan: Jika pemerintah begitu yakin pertambangan tidak bersalah, mengapa izin-izin baru terus keluar di saat bencana semakin sering bertamu?
Kritik untuk Penguasa
Menyalahkan hujan adalah cara termudah bagi penguasa untuk cuci tangan dari kegagalan tata ruang. Menata pertambangan bukan sekadar “pembinaan atau pencabutan izin” di saat kerusakan sudah permanen.
Gunung Slamet sedang mengirimkan sinyal bahaya melalui longsor dan banjir. Jika Pemprov Jateng terus abai dan menutup mata terhadap hubungan sebab-akibat antara kerusakan di kaki gunung dengan bencana di tubuh gunung, maka “sistem peringatan dini” yang mereka banggakan hanyalah alarm untuk menunggu jemputan maut bagi warga lereng Slamet.
