LINGKARMEDIA.COM -Sikap tidak kooperatif ditunjukkan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Komisi II DPRD Halmahera Timur (HALTIM) dalam merespons undangan dialog terkait kepentingan masyarakat. Hal ini memicu kritik pedas dari Ikatan Komunikasi Pelajar Mahasiswa Halmahera Timur (IKPM-HT) Yogyakarta.
Sekretaris IKPM-HT Yogyakarta, Yudis Kamah, menyampaikan kekecewaan mendalam atas absennya perwakilan pemerintah dalam forum dialog yang membicarakan nasib masyarakat transmigrasi Patlean dan masyarakat Maba Utara pada umumnya.
Selain itu Kata Yudis, keterlambatan Komisi II DPRD Haltim dalam agenda dialog yang telah dijadwalkan merupakan wujud tidak profesionalnya legislatif.
“Kami sangat menyayangkan sikap PEMDA dan Komisi II DPRD HALTIM, padahal dialog ini untuk membahas ketimpangan yang terjadi di transmigrasi Patlean dan Maba Utara secara umum karena absennya kebijakan negara, namun mereka justru terkesan mengabaikan dan tidak disiplin,” ujar Sekretaris IKPM-HT Yogyakarta dalam keterangannya, Rabu (14/01/2026).
Menurut Yudis, ketidakhadiran pejabat terkait menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam membangun Maba Utara, padahal banyak isu krusial terkait pembangunan dan kebijakan daerah yang ingin didiskusikan secara konstruktif.
“Keterlambatan dan ketidakhadiran ini bukan sekadar masalah teknis, tapi cerminan kinerja yang melempem dan kurangnya perhatian terhadap nasib masyarakat Maba Utara,” tegasnya.
Ia mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Ketua Komisi II DPRD Haltim untuk menemui mahasiswa dan membicarakan secara serius permasalahan di Maba Utara, namun tetap diabaikan.
“Karena Komisi II terlambat jadi tidak mengetahui isi dialog seperti apa, sehingga kami berkomunikasi agar menjadwalkan pertemuan di warung kopi guna membahas ketimpangan transmigrasi dan memberi masukan, tetapi tidak direspons, padahal meraka masih ada di Jogja,” terang Yudis.
Hingga berita ini diterbitkan, IKPM-HT Yogyakarta mendesak adanya klarifikasi resmi dan meminta PEMDA serta DPRD Haltim untuk lebih serius dalam menjalankan fungsi koordinasi, terutama saat berhadapan dengan mahasiswa yang menjadi mitra kritis pembangunan daerah.
