Penulis adalah individu prodemokrasi yang tinggal Yogyakarta
Papua tidak hanya menjadi wilayah konflik politik, tetapi juga ruang pertarungan kelas sosial di bawah bayang-bayang sistem ekonomi kapitalis dan kolonial. Sejak integrasi ke Indonesia, struktur ekonomi di tanah ini tidak pernah netral. Ia dibentuk oleh kepentingan modal, birokrasi, dan kekuasaan politik yang menjadikan rakyat Papua sekadar tenaga kerja murah di tanah sendiri.
Di tengah narasi pembangunan dan investasi, wajah lain dari Papua adalah wajah buruh pelabuhan, pekerja tambang, mama-mama pasar, petani, dan tenaga lepas yang hidup dalam ketidakpastian. Mereka adalah bagian dari kelas sosial yang terus terpinggirkan di bawah sistem ekonomi yang menumpuk kekayaan di tangan segelintir elit.
Buruh, Semi-Proletar, dan Lumpen Proletariat
Di berbagai kota seperti Jayapura, Timika, dan Nabire, buruh Papua bekerja di sektor-sektor vital seperti pelabuhan, rumah sakit, dan proyek infrastruktur. Namun posisi mereka sering tidak tetap, tanpa jaminan sosial maupun kepastian kerja. Dalam istilah ekonomi politik, kondisi ini disebut sebagai semi-proletar — kelas pekerja yang hidup di antara dua dunia: bergantung pada upah, tapi juga masih mengandalkan ekonomi subsisten seperti bertani atau berdagang kecil.
Di bawah lapisan ini terdapat lumpen proletariat, kelompok yang paling rentan. Mereka hidup dari pekerjaan serabutan: mengangkat barang, menjadi tukang, atau kadang diorganisir oleh kekuasaan tertentu untuk kepentingan ekonomi dan politik. Kelompok ini sering tak terlihat, tetapi keberadaannya mencerminkan bagaimana kapitalisme menciptakan kelas sosial yang tidak stabil dan mudah dimanipulasi.
Mama-Mama Pasar dan Borjuis Kecil yang Tersisih
Peran mama-mama Papua di pasar sering dianggap sebagai wujud ekonomi rakyat. Mereka berdagang hasil kebun, menjual makanan lokal, atau produk tradisional. Dalam teori kelas, kelompok ini bisa disebut sebagai borjuis kecil karena memiliki alat produksi sendiri (seperti lapak dan barang dagangan).
Namun realitasnya jauh dari ideal. Banyak mama-mama Papua berjualan tanpa modal cukup, tanpa dukungan kebijakan, dan kalah bersaing dengan pedagang non-Papua yang memiliki akses pada jaringan modal, perizinan, dan perlindungan aparat. Keuntungan mereka sering kali tidak mencapai 10%, bahkan tidak cukup untuk kebutuhan harian.
Mereka bukan borjuis kecil dalam arti sebenarnya, melainkan bagian dari kelas pekerja miskin yang berjuang di bawah tekanan sistem ekonomi yang tidak adil. Ketimpangan pasar memperlihatkan bagaimana modal dan kekuasaan birokrasi berpihak pada kelompok kuat dan menyingkirkan pelaku ekonomi rakyat.
Dari Otonomi Khusus ke Kapitalisme Birokratis
Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) melahirkan lapisan baru di Papua: elit birokrasi dan pengusaha lokal yang menikmati akses terhadap proyek dan dana pemerintah. Munculnya “pengusaha Papua” sering dipandang sebagai tanda kemajuan, tetapi dalam praktiknya sebagian besar dari mereka bergantung pada proyek negara.
Dalam kajian politik ekonomi, lapisan ini dikenal sebagai borjuis komprador — kelas yang hidup dari perantara kekuasaan kolonial dan modal besar. Mereka bukan penggerak ekonomi rakyat, tetapi perpanjangan tangan dari sistem kapitalisme yang beroperasi di Papua. Fanon menyebutnya sebagai “kelas bayangan kolonial,” yang menggantikan posisi tuannya tanpa mengubah struktur penindasan.
Dengan kata lain, Otsus menciptakan lapisan elit baru, tetapi tidak menghapus ketimpangan kelas yang sudah lama tertanam.
Dari Tanah Komunal ke Sertifikat: Pergeseran Nilai Ekonomi dan Budaya
Kapitalisme di Papua tidak hanya mengubah cara orang bekerja, tetapi juga cara mereka memaknai tanah dan kehidupan. Masyarakat adat Papua selama berabad-abad hidup dalam sistem komunal, di mana tanah adalah milik bersama, dan kerja diatur oleh kebutuhan bersama.
Kini sistem itu tergeser oleh logika kepemilikan pribadi. Sertifikasi tanah, proyek investasi, dan pembangunan kota menciptakan pasar tanah yang baru. Tanah yang dulu menjadi identitas kultural kini berubah menjadi komoditas ekonomi.
Dalam bidang pertanian, masyarakat non-Papua banyak menerapkan sistem monokultur yang berorientasi pada pasar. Sebaliknya, masyarakat Papua tetap mempertahankan pertanian campuran berbasis kebutuhan. Namun justru model ini yang sering dianggap “tidak modern” oleh pemerintah dan korporasi. Ironisnya, sistem yang dianggap kuno itu justru menjaga keberlanjutan ekologi dan solidaritas sosial.
Negara dan Logika Kapitalisme Birokratis
Negara Indonesia hari ini bergerak menuju bentuk kapitalisme birokratis — di mana kebijakan, hukum, dan sistem administrasi negara diarahkan untuk memperkuat akumulasi modal.
Penghapusan tenaga honorer dan penggantian dengan sistem P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) menunjukkan pergeseran itu: tenaga manusia dinilai berdasarkan efisiensi pasar, bukan kebutuhan sosial.
Banyak kebijakan nasional yang berdampak langsung ke Papua — dari UU Cipta Kerja hingga UU Minerba — justru memperkuat dominasi korporasi tambang dan perkebunan besar. Hasilnya adalah bentuk kolonialisme baru yang bekerja lewat kebijakan ekonomi, bukan hanya senjata.
Kesadaran Kelas dan Tantangan Rakyat Papua
Kondisi sosial di atas mencerminkan kontradiksi kelas yang semakin nyata:
• antara modal dan tenaga kerja,
• antara penguasa lokal dan rakyat kecil,
• antara nilai komunal dan logika kapitalisme.
Namun kontradiksi itu tidak otomatis melahirkan perlawanan. Dibutuhkan kesadaran kelas, yaitu kesadaran akan posisi sosial, sumber penindasan, dan siapa yang diuntungkan oleh sistem yang berjalan.
Dalam konteks Papua, kesadaran kelas berarti menyadari bahwa ketertinggalan ekonomi bukanlah akibat “kemalasan” atau “kurangnya pendidikan,” melainkan hasil dari struktur ekonomi yang tidak berpihak.
Kelompok buruh, mama-mama pasar, pelajar, dan petani Papua memiliki potensi besar untuk membangun solidaritas sosial yang berakar pada budaya kolektif dan nilai keadilan.
Tantangannya adalah bagaimana menyatukan pengalaman penderitaan ekonomi menjadi gerakan sosial yang mampu menuntut perubahan kebijakan dan distribusi sumber daya yang adil.
Penutup: Jalan Panjang Menuju Keadilan Sosial
Papua berada dalam persimpangan sejarah. Kapitalisme kolonial telah mengubah wajah tanah ini, tapi belum sepenuhnya mematikan semangat solidaritas rakyatnya. Dalam kondisi ketimpangan yang semakin lebar, penting bagi masyarakat Papua untuk kembali menafsirkan pembangunan — bukan sekadar soal infrastruktur dan investasi, tetapi tentang siapa yang diuntungkan dan siapa yang ditinggalkan.
Kesadaran kelas menjadi langkah awal menuju keadilan sosial. Ia bukan ide asing, melainkan panggilan moral dari nilai-nilai komunal Papua sendiri: hidup bersama, kerja bersama, dan makan bersama.
Dan selama rakyat Papua masih mempertahankan nilai-nilai itu, kapitalisme kolonial tak akan mampu memadamkan nyala kemanusiaan di tanah ini.
Catatan: Artikel ini sepenuhnya bertanggungjawab oleh Penulis.
