KOTA BATU, Lingkarmedia.com – Polemik antara Al Hikmah Boarding School dengan warga Dusun Sabrang Bendo, Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, kembali mencuat. Sekitar tiga bulan setelah kesepakatan dicapai, warga mempertanyakan kabar yang menyebut pihak Al Hikmah telah melaksanakan kesepakatan tersebut hingga 95 persen.
Kabar itu memicu kekecewaan warga. Mereka menilai kondisi di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya dibicarakan bersama.
Untuk memastikan kondisi sebenarnya, sejumlah warga yang terdiri dari ketua RT, ketua RW, dan tokoh masyarakat melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi pada Sabtu (24/10/2026) sore.
Dalam peninjauan tersebut, warga menemukan sejumlah pekerjaan yang dinilai belum tuntas. Di antaranya, tembok yang belum dibongkar untuk membuka akses jalan bagi warga serta pembangunan fasilitas umum (fasum) berupa jalan yang dianggap dikerjakan secara kurang maksimal.
Robiyan, salah satu tokoh masyarakat Dusun Sabrang Bendo, mengaku kecewa setelah melihat langsung kondisi pembangunan jalan tersebut.
“Kami melihat pengerjaan seperti ini sangat mengecewakan. Pengerjaannya nampak asal-asalan,” ujar Robiyan kepada awak media di lokasi pembangunan fasum.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kesepakatan yang telah dibuat benar-benar dilaksanakan oleh pihak Al Hikmah.
Sumber Air dan Sumur Bor Jadi Sorotan
Peninjauan warga kemudian berlanjut ke kawasan sumber Samin. Di lokasi ini, warga menyoroti kondisi tembok yang dinilai terlalu rapat sehingga tidak terlihat adanya saluran air dari sumber menuju bagian luar.
Selain itu, warga juga menyoroti sumber Ndemon. Salah satu sumber air yang sebelumnya ditutup oleh pihak Al Hikmah tersebut, menurut warga, hingga kini belum dinormalkan kembali.
Persoalan sumur bor juga menjadi perhatian serius. Warga mendapati sumur bor yang menurut mereka sebelumnya dilaporkan telah ditutup ternyata masih menunjukkan indikasi digunakan. Di lokasi tersebut, mereka melihat mesin pompa air dan panel listrik yang masih terpasang.
Temuan itu membuat Robiyan mempertanyakan informasi yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat mengenai penutupan sumur bor tersebut.
“Ini yang kemarin dilaporkan ke warga, sumur bor yang katanya ditutup, alatnya dipasang lagi. Ini namanya pembohongan publik yang disaksikan Pak RT dan Pak RW,” tegasnya.
Ia juga menyoroti keberadaan panel-panel listrik di sekitar lokasi sumur bor. Menurut Robiyan, kondisi tersebut perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
Ia menilai laporan yang disampaikan kepada warga melalui pemerintah desa perlu dicocokkan dengan kondisi faktual di lapangan.
Robiyan menambahkan, rencana peninjauan tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada pihak desa. Namun, menurut pengakuannya, kepala desa tidak bersedia hadir dalam kegiatan tersebut.
“Makanya kepala desa beserta sekdes tidak mau kita ajak ke sini (lokasi),” ujarnya.
Dugaan Tiga Titik Sumur Bor
Rombongan warga selanjutnya meninjau lokasi sumur bor lain yang diduga berkaitan dengan rencana produksi air kemasan. Berdasarkan informasi yang diterima warga, Al Hikmah Boarding School disebut memiliki tiga titik sumur bor.
Warga menduga baru satu titik yang telah mengantongi izin, sementara titik lainnya masih dalam proses pengurusan. Namun, mereka mengaku belum mengetahui secara pasti sumur bor mana yang telah memiliki izin tersebut.
“Al Hikmah memiliki tiga titik sumur bor, tapi baru satu yang memiliki izin. Hanya saja, sumur yang mana sudah memiliki izin tersebut kami masih belum mengetahui persis, sedangkan yang lain informasinya masih dalam proses,” ungkap salah seorang warga.
Informasi mengenai perizinan tersebut masih berupa keterangan warga dan belum disertai konfirmasi dari instansi berwenang.
Menanggapi berbagai temuan selama peninjauan, Robiyan mengatakan warga akan membahas persoalan tersebut bersama masyarakat, RT, RW dan tokoh setempat sebelum menentukan langkah berikutnya.
“Hasil temuan tadi akan kami bicarakan dulu dengan warga, pak RT se Sabrang Bendo, kemudian pak RW 08/07 dan Linmas serta tokoh masyarakat untuk menentukan langkah-langkah yang diambil berikutnya. Yang pasti kami akan bersurat ke walikota beserta dinas terkait dimana foto-foto yang dikirim tidak sesuai di lapangan. Apalagi setiap ada perpanjangan waktu pihak Al Hikmah tidak pernah melibatkan warga, begitu juga tim yang dibentuk pemerintah kota”, pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak Al Hikmah Boarding School mengenai temuan dan keberatan warga tersebut. Konfirmasi dari pihak Al Hikmah serta pemerintah desa diperlukan untuk memperoleh penjelasan berimbang mengenai pelaksanaan kesepakatan, kondisi sumber air, dan status perizinan sumur bor yang dipersoalkan.
