Jogyakarta, lingkarmedia.com – Sebagai lanjutan aksi unjuk rasa mahasiswa dari berbagai organisasi kampus serta masyarakat Jogyakarta yang tergabung dalam Aliansi Jogya Memanggil menggelar aksi lanjutan di bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin (1/9/2025) siang.
Unjuk rasa yang diikuti ratusan massa ini mulai pukul 10.00 wib berlangsung secara damai. Peserta aksi menyuarakan keterlibatan pihak kepolisian dalam tindak represif terhadap peserta aksi yang terjadi di berbagai wilayah.
Pada unjuk rasa kali ini, tidak ada penjagaan ketat dari pihak keamanan. Sebanyak 18 tuntutan disuarakan dalam aksi kali ini, dari beberapa tuntutan tersebut diantaranya masa aksi menuntut gagalkan pemotongan anggaran pendidikan,usut tuntas segala brutalitas aparat yang merenggut nyawa, copot dan adili Kapolri dari jabatannya, reformasi di tubuh kepolisian serta tarik TNI kembali ke barak.
Dalam pres rilisnya, Aliansi Jogya Memanggil menyuarakan perlawanan atas arogansi dan brutalitas aparat. Aliansi ini juga menyuarakan solidaritas dan keprihatinannya atas tragedi yang menimpa Afan Kurniawan seorang driver Ojol yang meninggal ditabrak kendaraan taktis Brimob di Jakarta (28/8) serta kematian Rheza Sendy Pratama seorang mahasiswa AMIKOM Jogyakarta yang tewas dihajar pihak kepolisian saat unjuk rasa di depan Polda DIY (31/8).
Aliansi juga kembali mengingatkan agenda Reformasi 1998 yang mengamanatkan supremasi sipil dan pembatasan peran militer pada fungsi pertahanan negara.
Selain itu, pengunjuk rasa mendesak untuk segera disahkannya UU perampasan aset bagi koruptor. Dimana hal ini menjadi tuntutan yang mendesak. “Selama ini hukum kita masih menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan yang hanya bisa dijalankan setelah ada putusan bersalah. Akibatnya, begitu pelaku melarikan diri atau meninggal dunia, aset yang seharusnya dirampas negara tetap aman berada di tangan keluarganya atau pihak ke tiga”, ungkap Ardi salah satu koordinator lapangan Aliansi Jogya Memanggil.
