Jakarta, Lingkarmedia.com – Koalisi Inisiatif Solidaritas Publik Anti-Asap Karhutla (ISPA) mendatangi Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2026). Aksi damai tersebut dilakukan untuk mendesak solidaritas internasional serta mendorong langkah konkret dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Koalisi ISPA menilai penanganan karhutla masih berjalan lambat, sementara dampaknya semakin meluas. Selain menimbulkan kerugian ekonomi, bencana tersebut juga mengancam kesehatan masyarakat dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang disampaikan dalam keterangan koalisi, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara kumulatif di wilayah terdampak karhutla telah melampaui 300.000 kasus. Sebanyak 70.000 kasus di antaranya dialami anak berusia nol hingga lima tahun, dengan jumlah tertinggi dilaporkan di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan.
Penambahan kasus ISPA harian bahkan disebut dapat mencapai lebih dari 2.000 kasus. Kondisi ini memperlihatkan besarnya ancaman asap karhutla terhadap kesehatan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti balita.
Koalisi menilai karhutla merupakan bencana berulang yang seharusnya dapat diantisipasi. Terlebih, sejak awal 2026 telah muncul peringatan mengenai potensi El Niño berkepanjangan yang dapat meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran.
Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashov Birry, mengatakan krisis ekologis tidak mengenal batas negara. Menurutnya, masyarakat Indonesia dan negara lain sama-sama menghadapi dampak krisis lingkungan yang berkaitan dengan ketergantungan pada energi fosil dan industri ekstraktif.
“Krisis ekologis tidak mengenal batas negara. Rakyat Indonesia, Tiongkok, dan banyak negara lainnya saat ini harus menghadapi krisis akibat sistem yang terus bertopang pada fosil dan industri ekstraktif,” ujar Ashov.
Ia menegaskan, situasi tersebut semestinya menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas antarnegara sekaligus mendorong transformasi energi, sosial, dan ekonomi yang berkeadilan.
Dalam lembar fakta Trend Asia berjudul Asap untuk Rakyat, Untung Buat Segelintir, disebutkan bahwa sepanjang Januari 2024 hingga Agustus 2026, Tiongkok menjadi negara tujuan ekspor terbesar bagi sejumlah komoditas Indonesia dari sektor perkebunan sawit, kehutanan, dan pertambangan.
Pada periode yang sama, titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di dalam wilayah konsesi banyak ditemukan pada sektor pertambangan batu bara, nikel, bauksit, perkebunan sawit, dan industri kehutanan.
Atas dasar itu, Koalisi ISPA meminta pemerintah Tiongkok meninjau celah hukum perdagangan lintas negara serta mengaudit rantai pasok dan pendanaan yang diduga berkaitan dengan perusahaan pemicu karhutla di Indonesia.
Koalisi juga mendesak percepatan pemadaman karena asap beracun dilaporkan telah menyebar ke sejumlah negara, termasuk Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand bagian selatan, dan Filipina bagian selatan.
Sementara itu, pengacara publik YLBHI, Meila Nurul Fajriah, menyampaikan bahwa Kementerian Kehutanan per 21 Oktober 2026 mengumumkan tindakan administratif terhadap 32 perusahaan, mulai dari pencabutan atau pembekuan hingga kewajiban pemulihan.
Koalisi berharap pemerintah Indonesia dan Tiongkok memastikan penegakan hukum berlangsung serius dan transparan, termasuk apabila ditemukan keterkaitan perusahaan asal Tiongkok dengan karhutla.
Melalui aksi tersebut, Koalisi ISPA menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui pemadaman. Pengawasan perusahaan, pembenahan rantai pasok, dan pertanggungjawaban pelaku dinilai penting agar bencana serupa tidak terus berulang.
