KLATEN, Lingkarmedia.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghormati proses penindakan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
Sikap tersebut disampaikan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Dolfie Othniel Frederic Palit, pada Sabtu (17/10/2026). Ia menegaskan bahwa partainya menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang dijalankan KPK di Kabupaten Klaten.
Menurut Dolfie, PDIP menjunjung tinggi supremasi hukum dan meyakini bahwa setiap lembaga penegak hukum akan menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
Pernyataan tersebut menjadi respons partai berlambang banteng moncong putih itu terhadap penindakan yang melibatkan kepala daerah di Kabupaten Klaten. PDIP menegaskan bahwa proses hukum harus dihormati tanpa mengesampingkan prinsip penegakan hukum yang berlaku.
“Kami menyatakan sikap untuk menghormati sepenuhnya segala proses penindakan hukum yang sedang dijalankan oleh KPK di Kabupaten Klaten,” kata Dolfie.
Ia kembali menegaskan bahwa hukum harus ditempatkan di atas kepentingan lainnya. Menurutnya, kepercayaan terhadap institusi penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga supremasi hukum dan memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan.
“Kami menempatkan hukum di atas segalanya dan meyakini institusi penegak hukum akan bekerja secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” ujarnya.
PDIP Jadikan OTT KPK sebagai Momentum Evaluasi
Dolfie menyebut peristiwa yang melibatkan Bupati Klaten tersebut harus menjadi momentum bagi partai untuk memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Komitmen tersebut dinilai penting bagi seluruh kader PDIP yang mendapatkan amanah publik, baik yang bertugas di lingkungan eksekutif maupun legislatif.
Jabatan publik, lanjutnya, merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap kader yang menduduki jabatan pemerintahan diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik melalui pelaksanaan tugas yang bersih dan berintegritas.
“Kami menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk kembali menegaskan komitmen partai dan terus memperkuat pelaksanaan good governance,” kata Dolfie.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa PDIP ingin menjadikan persoalan hukum yang sedang berlangsung sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan oleh kader partai.
Penguatan integritas juga menjadi perhatian penting agar setiap kader yang mengemban amanah masyarakat dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip etika jabatan.
DPD PDIP Jateng Rekomendasikan Sanksi Organisasi
Selain menyatakan penghormatan terhadap proses hukum KPK, DPD PDIP Jawa Tengah juga merekomendasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP agar mengambil langkah penegakan integritas partai.
Rekomendasi tersebut berupa pemberian sanksi organisasi secara tegas yang akan diproses sesuai mekanisme internal partai.
Dolfie menjelaskan, penanganan rekomendasi tersebut tetap harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta peraturan partai yang berlaku.
Langkah tersebut menjadi bagian dari mekanisme internal PDIP dalam merespons persoalan yang berkaitan dengan kader partai dan menjaga integritas organisasi.
“DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah merekomendasikan kepada DPP PDI Perjuangan untuk mengambil langkah penegakan integritas partai, yaitu sanksi organisasi secara tegas yang akan diproses sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Peraturan Partai,” ujarnya.
Meski demikian, rekomendasi tersebut belum dapat dimaknai sebagai keputusan final mengenai sanksi yang akan dijatuhkan. Proses pengambilan keputusan tetap menjadi kewenangan partai sesuai mekanisme organisasi.
Dengan demikian, langkah selanjutnya akan bergantung pada pembahasan dan keputusan di tingkat DPP PDIP berdasarkan aturan internal yang berlaku.
Rekomendasi tersebut juga menunjukkan bahwa persoalan integritas kader tidak hanya menjadi ranah penegakan hukum, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme organisasi partai.
Pelayanan Publik di Klaten Diminta Tetap Berjalan
Di tengah proses hukum yang sedang berlangsung, Dolfie turut menyoroti pentingnya menjaga keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Klaten.
Ia memahami bahwa masyarakat mengharapkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berorientasi pada kepentingan rakyat.
Karena itu, penindakan hukum terhadap kepala daerah tidak boleh mengganggu pelayanan yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Dolfie mengimbau seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Klaten untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional agar roda pemerintahan tidak terhambat.
“Kami mengimbau kepada seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Klaten agar dapat memastikan roda pemerintahan maupun pelayanan publik kepada rakyat tetap berjalan normal dan optimal sebagaimana mestinya,” katanya.
Keberlangsungan pelayanan publik menjadi perhatian penting karena pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan berbagai kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Pelayanan administrasi pemerintahan, pelaksanaan program pembangunan, serta berbagai urusan masyarakat lainnya diharapkan tetap berjalan sesuai ketentuan.
Aparatur pemerintah daerah juga diharapkan menjaga profesionalisme dan tidak membiarkan persoalan hukum yang menimpa kepala daerah menghambat pelaksanaan tugas pemerintahan.
Supremasi Hukum dan Integritas Jadi Sorotan
Kasus OTT KPK yang melibatkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kembali menyoroti pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pernyataan DPD PDIP Jawa Tengah menunjukkan bahwa partai menghormati proses penegakan hukum sekaligus menyiapkan langkah internal untuk memperkuat disiplin dan integritas kader.
Di sisi lain, masyarakat tetap membutuhkan kepastian bahwa pelayanan publik dan program pembangunan di Kabupaten Klaten berjalan sebagaimana mestinya.
PDIP menegaskan penghormatan terhadap proses hukum KPK, sementara rekomendasi sanksi organisasi akan diproses melalui mekanisme internal partai.
Adapun perkembangan perkara dan penetapan langkah hukum selanjutnya tetap menjadi kewenangan KPK sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dengan demikian, proses hukum yang berjalan diharapkan dapat memberikan kejelasan perkara secara transparan dan berkeadilan, sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan agar senantiasa menjaga amanah serta kepercayaan masyarakat.
