SEMARANG, Lingkarmedia.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menunjuk Wakil Bupati Klaten, Mahanni Yulindha Pratiwi, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Klaten. Penunjukan tersebut dilakukan setelah Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi.
Langkah ini diambil untuk memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Klaten tetap berjalan di tengah proses hukum yang sedang dihadapi Hamenang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memastikan pelayanan publik tetap berlangsung tanpa gangguan meskipun terjadi perubahan kepemimpinan sementara di lingkungan pemerintah kabupaten.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan surat keputusan (SK) penunjukan Mahanni Yulindha Pratiwi sebagai Plt Bupati Klaten telah selesai diproses dan diserahkan kepada yang bersangkutan pada Jumat, 16 Oktober 2026.
Menurut Sumarno, penunjukan wakil kepala daerah untuk menjalankan tugas kepala daerah yang berhalangan merupakan bagian dari mekanisme pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Sesuai dengan undang-undang, apabila kepala daerah berhalangan tentu saja wakilnya yang menjalankan tugas. SK sudah jadi dan sudah diserahkan ke Wakil Bupati kemarin ya,” kata Sumarno di Kota Semarang, Sabtu (17/10/2026).
Dengan penyerahan SK tersebut, Mahanni diharapkan dapat menjalankan tugas pemerintahan Kabupaten Klaten selama Bupati Hamenang menghadapi proses hukum yang ditangani KPK.
Pemprov Jateng Pantau Pemerintahan Klaten
Sumarno menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klaten.
Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas pemerintahan tetap berjalan sesuai ketentuan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, situasi yang sedang dihadapi Pemerintah Kabupaten Klaten tidak boleh menghambat pelaksanaan program pembangunan maupun pelayanan publik yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari.
“Tadi teman-teman juga memantau di Klaten terkait penyelenggaraan pemerintahannya. Tentu saja kita pengin pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.
Pemprov Jawa Tengah berharap seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
Keberlangsungan pelayanan publik menjadi perhatian utama agar masyarakat tidak merasakan dampak langsung dari persoalan hukum yang menjerat kepala daerah.
Sejumlah urusan pemerintahan, mulai dari administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pelaksanaan program pembangunan daerah, membutuhkan koordinasi yang berkelanjutan di bawah kepemimpinan pemerintahan kabupaten.
Karena itu, keberadaan Plt Bupati diharapkan dapat menjaga stabilitas birokrasi sekaligus memastikan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah tetap berjalan efektif.
Selain menjaga pelayanan publik, kesinambungan pemerintahan juga diperlukan agar program-program yang telah direncanakan tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kemampuan anggaran daerah.
Hamenang Wajar Ismoyo Terjaring OTT KPK
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Operasi tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut kepala daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan berbagai program pembangunan di Kabupaten Klaten.
Setelah melakukan rangkaian pemeriksaan, KPK kemudian menetapkan Hamenang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi.
Kasus tersebut antara lain berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta dugaan pemberian kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhubungan dengan proses audit.
Perkara ini kembali menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah, khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta proses pemeriksaan keuangan.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu sektor yang membutuhkan pengawasan ketat karena berkaitan dengan penggunaan anggaran publik. Prosesnya harus dilaksanakan sesuai ketentuan, mengedepankan prinsip transparansi, serta menghindari praktik yang dapat merugikan keuangan negara.
Demikian pula proses audit yang dilakukan lembaga pemeriksa harus berlangsung secara independen dan profesional agar hasil pemeriksaan mencerminkan kondisi pengelolaan keuangan yang sebenarnya.
Meski demikian, penanganan perkara Hamenang tetap menjadi kewenangan KPK. Seluruh dugaan yang disangkakan harus dibuktikan melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelayanan Masyarakat Harus Tetap Menjadi Prioritas
Penunjukan Mahanni Yulindha Pratiwi sebagai Plt Bupati Klaten menjadi langkah administratif untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan di tengah persoalan hukum yang menimpa kepala daerah definitif.
Dalam situasi tersebut, koordinasi antara Plt Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, serta seluruh organisasi perangkat daerah menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan tugas pemerintahan tidak terhambat
Kepemimpinan sementara juga diharapkan mampu menjaga stabilitas birokrasi agar aparatur sipil negara tetap bekerja sesuai tugas dan fungsinya, tanpa mengabaikan prinsip integritas serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pemprov Jawa Tengah menegaskan bahwa pemantauan akan terus dilakukan untuk memastikan pemerintahan Kabupaten Klaten tetap berjalan dengan baik.
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Di tengah proses hukum yang berlangsung, masyarakat tetap membutuhkan kepastian bahwa layanan administrasi, program pembangunan, dan berbagai kebutuhan publik lainnya dapat dipenuhi secara optimal.
Dengan penunjukan Plt Bupati, diharapkan aktivitas pemerintahan Kabupaten Klaten tetap berjalan normal. Sementara itu, proses hukum terhadap Hamenang Wajar Ismoyo akan terus bergulir sesuai mekanisme yang berlaku.
Pemerintah daerah pun dituntut tetap mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas agar kepentingan masyarakat tidak terganggu oleh persoalan hukum yang sedang dihadapi pimpinan daerah.
