Pagi di Bundaran HI, patung Selamat Datang masih tersenyum. Entah menyambut siapa, sebab di Kalimantan dan Sumatera, rakyat sedang menyambut kabut asap. Paru-paru jadi cerobong, mata jadi keran, batuk menjadi lagu kebangsaan musim kemarau.
Tepat dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Greenpeace naik ke monumen ikonik itu, membentangkan dua spanduk kuning raksasa, “Bencana makin parah, hidup makin susah, apa kerja pemerintah?” dan “Tangani krisis iklim, turunkan biaya hidup.”
Waduh, wak! Ini bukan sekadar spanduk. Ini seperti menampar muka penguasa pakai rapor merah, tepat ketika sedang merayakan kenaikan kelas. Bedanya, yang naik bukan prestasi, melainkan luas lahan terbakar.
Data Kementerian Kehutanan melalui SiPongi mencatat, Januari–Juli 2026, lahan terbakar mencapai 202.004 hektare, naik 69 persen atau bertambah 82.791 hektare dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Luasnya kira-kira tiga kali DKI Jakarta.
Kalau kebakaran ini perlombaan, Indonesia mungkin sudah naik podium. Sayangnya, medali yang dibagikan berupa ISPA, masker, dan udara beraroma arang. Hutan gosong, rakyat megap-megap, tetapi kalender pemerintahan tetap berjalan menuju perayaan berikutnya.
Istana tentu punya jawaban. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah bekerja keras. Pasukan darat dan udara dikerahkan, operasi modifikasi cuaca menggunakan NaCl dan dry ice dilakukan di Sumatera dan Kalimantan, sementara penegakan hukum terus berjalan.
Lengkap! Ada pasukan, pesawat, garam, dan es kering. Tinggal rakyat menunggu satu keajaiban, kapan udara kembali gratis tanpa harus dibayar dengan kesehatan?
Sebab, Greenpeace menemukan 6.811 titik sumber asap selama 8 Agustus–1 Oktober 2026. Banyak di antaranya berada dalam konsesi sawit, hutan tanaman industri (HTI), dan kawasan gambut. Ini bikin dahi berlipat. Kalau kebakaran terjadi di kawasan konsesi, jangan cuma menyalahkan kemarau. Periksa juga siapa mengelola lahan dan siapa harus bertanggung jawab.
Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 283.000 kasus ISPA pada 18 Agustus–13 Oktober, termasuk puluhan ribu kasus pada anak usia 0–5 tahun. Angka-angka ini bukan hiasan laporan. Ada anak batuk, orang tua cemas, dan keluarga yang harus berjuang menghirup udara di negeri yang katanya kaya raya.
Kabar bayi sekitar satu tahun meninggal di Samarinda setelah mengalami sesak napas di tengah asap tebal sempat beredar. Keluarga menduga asap menjadi pemicu. Dinas Kesehatan Samarinda menegaskan diagnosis dokter tidak menyebut karhutla sebagai penyebab dan pemeriksaan lebih lanjut diperlukan.
Di Barito Selatan, bayi enam bulan meninggal dengan diagnosis pneumonia. Pihak setempat mengakui kasus pneumonia meningkat seiring kabut asap, meski asap bukan satu-satunya faktor. Jadi, jangan sembarangan menyimpulkan penyebab kematian, tetapi jangan pula menutup mata terhadap bahaya asap.
Pemerintah menyebut ratusan tersangka individu dan beberapa korporasi telah ditetapkan. Bagus! Namun, rakyat ingin melihat hasilnya, bukan sekadar parade angka penindakan. Siapa dihukum? Siapa bertanggung jawab? Apakah hukum berani menyentuh mereka punya konsesi luas?
Greenpeace layak didukung karena kekuasaan membutuhkan pengingat, terutama ketika hutan terbakar dan jawaban resmi terdengar berulang seperti kaset kusut, pemerintah sudah bekerja keras.
Rakyat tidak menuntut pemerintah bisa memadamkan matahari. Rakyat cuma ingin hutan tidak terus terbakar, pelaku dihukum, dan anak-anak bisa bernapas tanpa mengisap bencana. Dua tahun pemerintahan dirayakan dengan pidato. Di tempat lain, rakyat merayakannya dengan masker dan obat batuk.
Spanduk Greenpeace akhirnya diturunkan. Tetapi tamparannya masih tertinggal. Sebab, yang paling memalukan bukan aktivis memanjat monumen, melainkan rakyat harus menahan napas sementara negara sibuk menjelaskan, semuanya sudah ditangani.
“Waduh, kalau Greenpeace sudah turun, itu alarm. Tandanya lingkungan kita sudah rusak parah, Bang.”
“Sepakat, wak. Kita bisa apa, hampir tak berdaya. Untung masih bisa seruput Koptagul, wak!” Ups
