Beranda Lingkar Media Ekonomi Elia Kumaat Apresiasi 3 Point Draft Rancangan Undang – Undang Omnibus Law

Elia Kumaat Apresiasi 3 Point Draft Rancangan Undang – Undang Omnibus Law

7 menit lalu
0
120

Lingkarmedia.com – MANADO, Pro kontra terjadi di tengah masyarakat terkait pembahasan omnimbus law di DPR RI

Dilansir dari website Kementrian Sekertarat Negara, www.setneg.go.id, Omnimbus law merupakan suatu aturan perundang-undangan yang di buat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana

Omnimbus law bidang ekonomi menjadi suatu terobosan metode hukum guna memperkuat ekonomi nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing bangsa

Elia Nelson Kumaat, mengapresiasi rancangan omnimbus law ini mengatakan Ada 3 poin utama yang saya apresiasi, pertama syarat pendirian badan usaha yg makin dipermudah, seperti Koperasi yg bisa didirikan oleh 3 pendiri saja dibandingkan sebelumnya harus 20 orang, dan pendirian Perseroan Terbatas (PT) untuk UMK bisa hanya 1 orang saja. Rabu (29/4/2020)

Lanjutnya, hal kedua yang patut diapresiasi adalah tidak adanya upah minimum yg diterapkan untuk pelaku usaha UMK.
Dan Ketiga yang patut diapresiasi dalam draft, adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pendanaan UMKM, dan orientasi pendanaan dari lembaga lendanaan yang tidak lagi berbasis jaminan (kolateral).

“Dari tiga poin tersebut, semua menjadi jawaban atas kesulitan pelaku usaha pemula yang selama ini terhambat melakukan usaha,” ujar Elia Kumaat

Ia menambahkan aturan ini menjawab beberapa hal seperti permodalan dijawab dengan pendanaan, mekanisme operasional awal dan perizinan dijawab dengan kemudahan mendirikan badan hukum yang terintegrasi dengan OSS dan isu peningkatan usaha dijawab dengan relaksasi mengenai upah minimum

“Ini berarti UMKM akan lebih mudah memperkerjakan pegawai untuk meningkatkan produksinya,” ujar Elia yang juga merupakan Ketua Umum HIPMI Sulut

Tapi dari semua apresiasi di atas, Elia Kumaat mengatakan nantinya perlu dikawal secara aturan tegas juga apabila terjadi penyimpangan
Penyimpangan yang di maksud seperti, Pengusaha yang sudah lebih besar, mau memulai lini bisnis baru, dia tempatkan diri sebagai pelaku usaha UMKM dulu.

“Jadi punya kemampuan modal, tapi dia bertarung di level UMKM. Ini perlu ditindak kalau ada pengusaha yang bermain seperti itu. Karena jadi tidak ada keadilan,” jelas Pengusaha Muda ini

Berikut beri batasan juga untuk upah UMK, pelaksanaannya untuk level pegawai seperti apa.

“Karena takut justru akan mempengaruhi hubungan dengan serikat pekerja. Jadi jelas, mana yang boleh diupah dibawah UMP dan mana yang tidak boleh. Saran saya, Kartu Pra-Kerja menjadi patokan untuk pengupahan,” tegas Elia

Terakhir perlu peraturan sangat jelas terkait impelementasi pendanaan.
“Jangan nantinya Bank keluarkan kebijakan berbeda mengenai pendanaan UMKM dan jadinya kuota pendanaan jadi terbatas. Kalau masih seperti ini, nanti sama saja seperti kesulitan sekarang,” tandas Elia.

Mungkin Anda Suka

Panglima Ormas Barisan Laskar Santiago Indonesia Ajak Generasi Milenial Tingkatkan Potensi Diri Maknai Sumpah Pemuda

Lingkarmedia.com – Manado, Makna sumpah pemuda merupakan hal yang sangat penting unt…