Beranda Lingkar Media Hukum Nasib Revisi KUHP Dibahas Usai Lebaran

Nasib Revisi KUHP Dibahas Usai Lebaran

9 menit lalu
0
52

Lingkarmedia.com – Presiden Joko Widodo menyatakan sudah mengalokasikan waktu khusus untuk membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai Lebaran. Rencana revisi dasar umum pidana ini menuai kontroversi beberapa waktu terakhir terkait penolakan oleh sejumlah lembaga pemerintah dan negara.

Menurut Jokowi, demikian Presiden kerap disapa, pertemuan nanti menindaklanjuti permintaan lembaga antirasuah tersebut. “Setelah lebaran akan saya atur,” kata Jokowi usai berbuka puasa di kediaman dinas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan, Jakarta, Jumat (8/6).

Sebenarnya, mantan Walikota Solo ini melanjutkan, KPK telah berbicara mengenai revisi KUHP dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Namun dia menyediakan waktu khusus karena KPK ingin bertemu langsung dengan dirinya. Hanya saja Jokowi enggan membeberkan apa saja yang akan dibahas. “Bertemu saja belum kok (ditanya) bahas apa. Kalau sudah bertemu baru mengerti,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, KPK telah menyurati Jokowi, bahkan sampai lima kali, untuk mendorong dikeluarkannya delik korupsi dari revisi KUHP. KPK meminta penegasan sikap pemerintah terkait pasal korupsi dalam revisi undang-undang tersebut yang akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Surat yang dikirim KPK berisi 10 poin yang meminta pemerintah mencabut pasal korupsi dalam pembahasan revisi RKUHP.

Salah satu poin menyebutkan pembahasan pidana korupsi melalui RUU KUHP berpotensi mengabaikan Tap MPR, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), serta UNCAC 2003. “Niat kami sebenarnya ingin tahu (pemerintah) mau apa. Itu yang kami tanyakan,” kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif.

Menurut Laode, dimasukkannya aturan tindak pidana khusus, seperti korupsi, bakal melemahkan kinerja lembaga antirasuah tersebut. Alasannya, dalam hukum berlaku asas lex posterior yang maknanya aturan terbaru mengesampingkan aturan lama.

Sehingga revisi KUHP bakal mengesampingkan beberapa norma yang ada dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Selain itu, hal ini akan membingungkan KPK karena memiliki dua rujukan dalam pemberantasan korupsi, yakni KUHP dan UU Tipikor.

Hal senada ditegaskan Wakil Ketua KPK lainnya Basaria Panjaitan. Undang-Undang Tipikor merupakan aturan detail (lex specialis). Sedangkan aturan lain yang menjadi acuan kewenangan pemberantasan korupsi yakni UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meski demikian langkah KPK mengirim surat kepada Jokowi menuai kritik. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan pembahasan revisi KUHP bukan kewenangan Presiden, namun terkait pekerjaan parlemen. “Itu kewenangan DPR, bukan Presiden lagi,” kata Kalla beberapa hari lalu.

Selain KPK, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) juga menolak sejumlah pasal dalam revisi KUHP ini, terutama yang terkait dengan aturan kodifikasi tindak pidana khusus

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menilai pelanggaran HAM berat akan menjadi tindak pidana umum bila dimasukkan dalam KUHP. Sehingga, kasus pelanggaran HAM berat menjadi memiliki batas kadaluwarsa.

Padahal, kata Anam, dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 disebutkan kasus pelanggaran HAM berat tak memiliki batas waktu. Hal ini lantaran pelanggaran HAM berat biasanya terkait pelaku sebagai penguasa atau yang memiliki hubungan dengannya.

Mungkin Anda Suka

TNI Bersama Warga Talaud Laksanakan Doa Untuk Bencana Tsunami Palu Donggala

Lingkarmedia – Melonguane, Sulawesi Utara, Rabu 10/10 TNI Bersama warga Talaud melak…