Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

Editor

Lingkarmedia.com - Jakarta, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membatalkan mutasi yang dilakukan oleh Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Selain menganulir pemberhentian Letjen TNI Edy Rahmayadi sebagai Pangkostrad, Hadi juga membatalkan mutasi 16 perwira tinggi lain.

Surat yang diterbitkan Gatot itu sebelumnya bernomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember. Keputusan Gatot ini dianulir lewat surat keputusan Hadi bernomor Kep/928.a/XII/2017 tertanggal 19 Desember.

 

Dalam surat keputusan yang dibuat oleh Gatot sewaktu masih menjabat sebagai Panglima TNI yaitu sebanyak 85 anggota TNI dirotasi. Namun, dengan keluarnya surat keputusan baru yang dibuat oleh Hadi, sebanyak 16 anggota TNI batal dirotasi.

 

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah membenarkan adanya surat keputusan baru terkait rotasi jabatan terhadap Pati TNI yang dibuat oleh Hadi.

 

“Itu suratnya benar. (Alasannya) kebutuhan organisasi, biasalah,” kata Sabrar saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (20/12/2017).

 

Salah satu Pati yang batal dirotasi yaitu Letjen TNI Edy Rahmayadi yang sebelumnya dirotasi oleh Gatot dari jabatan Pangkostrad menjadi Perwira Tinggi Mabes TNI AD dalam rangka pensiun dini. Namun, dalam surat keputusan yang baru bahwa Edy tetap menjabat sebagai Pangkostrad.

 

Sabrar mengatakan, hal itu tak menjadi persoalan. Sebab menurutnya, Gatot telah menyerahkan keputusan itu untuk dievaluasi oleh Hadi.

 

“Kan, Pak Gatot sendiri sudah sampaikan akan diserahkan ke Pak Hadi untuk dilakukan evaluasi,” ujarnya.

 

Berikut 16 anggota yang dibatalkan rotasi jabatannya oleh Hadi:

 

1. Letjen TNI Edy Rahmayadi NRP 30442, Pangkostrad jabatan baru sebagai Perwira Tinggi Mabes TNI AD

 

2. Mayjen TNI Sudirman NRP 30786, Asops Kasad jabatan baru sebagai Pangkostrad

 

3. Mayjen TNI AM Putranto, S.Sos. NRP 31102, Pangdam II/Swj jabatan baru sebagai Asops Kasad

 

4. Mayjen TNI Subiyanto NRP 32290, Aspers Kasad jabatan baru sebagai Pangdam II/Swj

 

5. Brigjen TNI Heri Wiranto, S.E., M.M., M. Tr (han) NRP 32589, Waaspers Panglima TNI jabatan barus sebagai Aspers Kasad

 

6. Brigjen TNI Gunung Iskandar NRP 32736, Waaspers Kasad jabatan baru sebagai Waaspers Panglima TNI

 

7. Kolonel Inf Agus Setiawan, S.E. NRP 1900010990668, Pamen Denma Mabesad jabatan baru sebagai Waaspers Kasad

 

8. Mayjen TNI Agung Risdhianto, M.B.A. NRP 30404, Dankodiklat TNI jabatan baru sebagai Staf Khusus Kasad

 

9. Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, S.H., M.H., M.Tr (Han) NRP 8971/P, Dankormar jabatan baru sebagai Dankodiklat TNI

 

10. Brigjen TNI (Mar) Hasanudin NRP 9320/P, Kas Kormar jabatan baru sebagai Dankormar

 

11. Brigjen TNI (Mar) Nur Almsyah, M.Tr.(Han) NRP 9645/P, Danpasmar II Kormar jabatan baru sebagai Kas Kormar

 

12. Kolonel (Mar) Edi Juardi NRP 9646/P, Asops Kormar jabatan baru sebagai Danpasmar II Kormar

 

13. Brigjen TNI Edison Simanjuntak, S.I.P NRP 30431, Pa Sahli Tk. II Ekku Sajli Bid. Ekkudag Panglima TNI jabatan baru sebagai Staf Khusus Panglima TNI

 

14. Brigjen TNI Herawan Adji, M. Si (han) NRP 30465, Dir F BAis TNI jabatan baru sebagai Pa Sahli Tk II Ekku Sahli Bid. Ekkudag Panglima TNI

 

15. Kolonel Kav Steverly Christmas P. NRP 1900016361267, Pa Sahli Tk. II Poldagri Sahli Bid. Polkamnas Panglima TNI jabatan baru sebagai Dir F Bais TNI

16. Kolonel Inf Syafruddin NRP 32602, Paban IV/Ops Sops TNI jabatan baru sebagai Sahli Tk. II Poldagri Sahli Bid. Polkamnas Panglima TNI. 

Lingkarmedia.com - Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri acara Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Launching Buku, “Pemilu Bermartabat: Reorientasi Pemikiran Baru tentang Demokrasi,” di Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Dalam sambutannya, Mendagri Tjahjo sempat menampilkan slide bergambar peta Indonesia. Ada beberapa daerah yang ditandai dengan warna kuning.

 

Menurut Tjahjo, daerah yang ditandai warna kuning, merupakan hasil pemetaan yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri terkait kerawanan pemilihan.

 

“Digambarkan garis kuning kami petakan dari kerawanan Pilkada serentak sampai Pilpres tahun 2019,” kata Tjahjo.

 

Seperti diketahui, kata dia, kalau merujuk pada peraturan KPU tentang tahapan Pemilu, nanti pada bulan Maret  tahun depan, sudah dimulai  tahapan-tahapan kampanye Pilkada serentak.

 

Tapi dalam waktu berdekatan, ada tahapan verifikasi calon anggota DPD. Dan dalam waktu berdekatan lagi, pada bulan Agustusnya, telah dimulai penyampaian berita acara verifikasi kepada anggoa DPD.

 

Di bulan ini juga, ada tahapan pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Tahapan demi tahapan yang saling berdekatan ini, tentu harus dicermati. Potensi kerawanan harus diantisipasi, bahkan dari sekarang.

 

“Kerawanan ini mulai sekarang sampe tahap Agustus tanggal 4. Saya kira kita harus mencermati indeks kerawanan dari Bawaslu. Kepolisian juga sudah memetakan dengan detail. Peta-peta kerawanan secara prinsip sudah berubah di daerah,” ujarnya.

 

Berkaca pada rangkaian Pilkada dari 2015 sampai 2016, dari ratusan pemilihan yang digelar, hanya satu daerah yang gaduhnya luar biasa, yaitu pemilihan gubernur di DKI Jakarta.

 

Tapi ia bersyukur, pada  hari H-nya aman dan lancar. Tjahjo pun berharap, Pilkada 2018 tak menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Meski Pilkada 2018, aromanya sudah beda. Aromanya sudah berbau pemilihan presiden dan pemilu legislatif.

 

“Pilkada serentak tahun depan di 171 daerah itu sudah beraroma Pilpres dan Pileg. Yang 171 daerah yang akan Pilkada besok juga mewakili 67 % pemilih nasional untuk Pileg dan pilpres,” kata Tjahjo.

 

Terkait persiapan menuju Pilkada 2018, menurut Tjahjo sudah dilakukan dengan baik. Tingkat partisipasi misalnya, dari Pilkada ke Pilkada meningkat.

 

Ia harapkan, partisipasi pemilih di Pilkada 2018, lebih baik lagi. Hal lain yang juga penting untuk diperhatikan, pesta demokrasi jangan sampai dirusak oleh praktek curang yang mencederai nilai-nilai demokrasi. Tjahjo minta Bawaslu dan kepolisian, bersinergi, menangkal dan menindak praktek politik uang.

 

“Harus ditindak tegas baik dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres,” tegasnya.

 

Pesta demokrasi juga, lanjut Tjahjo, harus bermartabat. Jangan sampai dikotori oleh tindakan seperti kampanye hitam berupa fitnah, hoax atau ujaran kebencian.

 

Pesta demokrasi, harus jadi kontestasi adu ide, gagasan dan program. Bukan berlomba menabur fitnah dan berita bohong. Mereka yang mau merusak demokrasi harus dilawan.

 

“Kita harus melawan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap kampanye yang berujar kebencian. Kampanye yang berbau SARA, kampanye yang menghujat,  memfitnah. Ini harus adanya ketegasan dari Bawaslu dan kepolisian,” tutur Tjahto.

 

Tjahjo juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas. Tapi Tjahjo yakin, aparat keamanan, mulai dari kepolisian, TNI dan BIN, sudah siap siaga, menjaga dan mengantisipasi segala kemungkinan.

 

Gangguan yang mungkin tak bisa diduga, jika terjadi bencana alam. Namun kalau dari sisi stabilitas, ia optimistis, aparat keamanan sudah bisa menjamin.

 

“Masalah stabilitas. Soal adanya bencana, itu diluar kemampuan kita. Ada gunung meletus, tsunami tapi setidaknya stabilitas secara keseluruhan ini sudah dilakukan dengan baik, baik oleh Kemendagri,  kepolisian, BIN dan TNI,  ini juga mengamankan,” ujarnya.

 

Tentu kata dia, menjaga stabilitas, kuncinya adalah deteksi dini. Karena itu deteksi dini harus dilakukan dengan intensif. Setiap gelagat harus dicermati. Setiap dinamika yang terjadi, mesti di awasi.

“Kami mengindentifikasi masalah dan deteksi dini dan kuncinya adalah deteksi dini.  Masalah stabilitas bisa dipicu oleh hal-hal yang mungkin muncul karena naiknya suhu politik nasional. Ya dimulai dengan partainya yang belum ada. Sampai pergantian Ketua DPR dan lain-lain,” pungkasnya.

Lingkarmedia.com - Sorong, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan  2.568 sertifikat tanah kepada masyarakat di Gedung Aimas Convention Center, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Rabu (20/12/2017). Di Papua Barat sendiri, tahun ini ditargetkan sebanyak 15 ribu sertifikat diserahkan kepada masyarakat Papua Barat.

Di Provinsi Papua Barat sendiri diperkirakan terdapat 1.356.581 bidang tanah, namun yang disertifikatkan baru 190.638 bidang atau baru 14 persen.

Presiden kembali menekankan pentingnya bagi masyarakat untuk memiliki sertifikat hak atas tanah yang mereka miliki. Banyak keluhan yang masuk kepadanya mengenai sengketa tanah oleh karena ketiadaan sertifikat ini.

“Setiap pergi ke daerah yang banyak terjadi adalah sengketa tanah antarindividu dengan individu, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah. Karena apa? Masyarakat belum pegang sertifikat,” ujar Presiden Jokowi.

Ia mengungkapkan bahwa di seluruh Indonesia semestinya sudah diserahkan sebanyak 126 juta sertifikat kepada rakyatnya. Namun, hingga akhir tahun 2016 kemarin baru diserahkan sebanyak 46 juta sertifikat.

“Jadi masih banyak sekali yang belum memegang sertifikat ini,” tuturnya.

Untuk tahun depan, pemerintah sudah bersiap untuk menyerahkan sekitar tujuh juta sertifikat kepada masyarakat. Target tersebut ditetapkan meningkat pada tahun setelahnya hingga menjadi sembilan juta sertifikat.

Adapun bagi masyarakat yang telah menerima sertifikat hak atas tanah yang mereka miliki, Kepala Negara berpesan agar mereka menjaga dengan baik sertifikat tersebut.

Selain itu, Presiden juga meminta mereka untuk melakukan kalkulasi terlebih dahulu bila ingin mengagunkan sertifikatnya di bank.

“Saya titip kalau ini mau dipakai untuk agunan ke bank tolong dihitung dulu, dikalkulasi dulu, bisa mengembalikan tidak bunga dan angsurannya. Kalau tidak bisa jangan,” tutur Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

Lingkarmedia.com - Jakarta, Masyarakat dinilai lengah terhadap penyakit difteri akibat kurangnya pengetahuan. Pada saat yang sama, masih banyak kelompok masyarakat yang kontra dengan vaksin difteri.

Data terbaru dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) melaporkan difteri terjadi di 142 kota/kabupaten, 600 kasus, dan 38 di antaranya meninggal dunia. 

Spesialis anak Hindra Irawan Satari mengatakan difteri adalah penyakit kuno dan sudah ditemukan sejak abad 5 SM.

Pada abad ke-6, difteri pernah menjadi epidemik di seluruh dunia. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan ditemukan vaksin, difteri mulai menghilang.

“Masyarakat sudah lengah, karena menyangka penyakit ini sudah tidak ada. Kalau ktia tidak waspada, terjadilah kasus difteri seperti sekarang ini,” kata Hindra pada Selasa (19/12/2017).

Sementara itu, vaksin difteri sudah digunakan di Amerika Serikat sejak 1890. “Jadi, vaksin bukan barang baru. Lalu kenapa sekarang jadi takut divaksin,” ujarnya.

Untuk menetralisir racun yang sudah beredar, diberikan anti toksin. Namun, bila toksin sudah menempel di jantung, hanya bisa menunggu tubuh menetralisir. Kalau tubuh gagal melakukannya, detak jantung bisa terganggu dan kematian bisa terjadi.

Cakupan vaksin difteri, pertusis, dan tetanus  (DPT) secara nasional memang tinggi.

Namun, bila dilihat per kabupaten, per kecamatan dan per kelurahan, ada kantong-kantong yang cakupannya sangat rendah. Inilah yang menyebabkan kasus difteri kembali merebak bahkan meledak.

Difteri mulai muncul lagi sejak 9 tahun lalu di Jawa Timur. Penyakit ini tidak datang tiba-tiba dan sudah ada lampu kuning sejak lama. Untuk itu, masyarakat harus menyadari bahwa difteri tidak cukup dengan imunisasi dasar.

“Kekebalan ada masanya, sehingga harus diulang. Setelah 3 dosis imunisasi dasar saat bayi, perlu dilakukan booster di usia 18-24 bulan, 5 tahun dan 10 tahun. Setelah itu, idealnya vaksin lagi tiap tahun,” tambahnya.

Untuk orang dewasa, bisa mendapat vaksin Td (tetanus-difteri) di sektor swasta. Vaksin juga bisa diberikan pada ibu hamil.

Lingkarmedia.com - Jakarta, Pemerintah merampungkan 26 Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga 19 Desember 2017. Sebagian besar yakni sebanyak 20 proyek telah diselesaikan di 2016. Selama 2017, hanya enam PSN yang rampung dikerjakan.

Enam proyek yang dikerjakan sepanjang tahun ini yakni jalan tol Akses Tanjung Priok, jalan tol Soreang - Pasirkoja, jalan tol Surabaya - Mojokerto, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga Badau (Kalimantan Barat), PLBN Nanga Badau (Kalimantan Barat), serta PLBN Wini (Nusa Tenggara Timur). Total nilai enam proyek infrastruktur tersebut mencapai Rp 13,1 triliun.

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo menyatakan sebagian proyek yang dikerjakan 2017 berupa kontruksi infrastruktur skala besar yang memakan waktu. Berbeda dengan tahun lalu dengan kondisi proyek telah berjalan beberapa tahun sebelumnya dan dipercepat.

"Jadi tidak bisa juga dibandingkan," kata Wahyu saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (20/12).

Proyek Strategi Nasional terdiri dari 245 proyek dan tiga program. Saat ini 145 proyek serta satu program infrastruktur strategis telah masuk konstruksi, sembilan proyek masuk dalam transaksi, serta 86 proyek dan satu program yang masuk persiapan.

"Ada juga proyek yang selesai seperti beberapa ruas di tol Medan - Binjai. Tapi karena dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tentang PSN tol tersebut terdiri dari tiga ruas maka kami tidak masukkan," kata Wahyu.

Adapun khusus program ketenagalistrikkan 35 gigawatt, Wahyu mengatakan hingga saat ini 998 megawatt telah beroperasi, 15.676 megawatt dalam tahap konstruksi, serta 13.782 megawatt telah mendapat Power Purchase Agreement.

"Sedangkan 3.136 megawatt dalam tahap pengadaan, serta 2.228 megawatt masih perencanaan," ujarnya.

Direktur Program KPPIP Rainier Haryanto mengingatkan bahwa status PSN bukan berarti proyek ini harus rampung 2019. Namun paling tidak pada akhir 2018 atau kuartal I 2019 sudah harus mulai berjalan. "Kriteria dasarnya harus mulai konstruksi paling lambat saat itu," ujarnya.

Sebanyak 20 proyek infrastruktur yang telah diselesaikan pada tahun lalu yakni jalan tol Gempol - Pandaan, Bandara Sentani, Bandara Fatmawati (Bengkulu), Bandara Juwata (Tarakan), Bandara Mutiara (Palu), Bandara Matahora (Wakatobi), Bandara Labuan Bajo, serta pengembangan Bandara Soekarno Hatta.

Selain itu ada Pelabuhan Kalibaru, Pipa Gas Belawan - Sei Mangkei, PLBN Entikong, PLBN Mota'ain, PLBN Motamassin, PLBN Skouw, Bendungan Paya Seunara, Bendungan Rajui, Bendungan Jatigede, Bendungan Bajulmati, Bendungan Nipah, serta Bendungan Titab.

Lingkarmedia.com - JAKARTA, Ombudsman Republik Indonesia menemukan beberapa potensi maladministrasi ketika melakukan pengawasan pelayanan publik di Jabodetabek yang disiagakan selama 24 jam.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Adrianus Meliala mengatakan beberapa pelayanan publik di bidang kesehatan, keamanan, kesiapsiagaan terhadap bencana seperti kebakaran, dan perhubungan perlu diselenggarakan selama 24 jam. Namun, lanjutnya, pelayanan semacam ini rawan terjadi maladministrasi karena penyelenggara layanan cenderung menggunakan waktunya pada malam hari untuk beristirahat dan secara kuantitas jumlah petugas penyelenggara layanan pada malam hari relatif terbatas.

“Mempertimbangkan hal itu, pada awal bulan Desember 2017, ORI melaksanakan pengawasan on the spot pada beberapa penyedia layanan untuk memastikan negara hadir dalam bentuk pelayanan publik bagi masyarakat. Sasaran dari pengawasan ini adalah rumah sakit atau Puskesmas, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, pemadam kebakaran, pelabuhan dan bandar udara,” papar Adrianus, Rabu (20/12/2017).

Dia melanjukan, pada kawasan Jabodetabek, pengawasan dilaksanakan di SPKT Polresta Depok, SPKT Polres Tanjung Priok, SPKT Polsek Duren Sawit, Pemadam Kebakaran Sudin Kota Depok, Pemadam Kebakaran Sudin Jakarta Timur, Pemadam Kebakaran UPT Johar Baru Jakarta Selatan, RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur, RSUD Kota Depok, Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno Hatta dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok.

Selain di Jabodetabek, pengawasan juga dilakukan di beberapa daerah lain. Pengawasan di Jawa Tengah misalnya, dilakukan di Pemadam Kebakaran Pekalongan dan RSUD Purwodadi Gerobogan. Di Sumatra Barat dilakukan pengawasan terhadap Pemadam Kebakaran Sudin Pasaman Barat dan RSUD Lubuk Sikaping Pasaman Barat.

Sementara itu, untuk wilayah Bangka Belitung dilakukan pengawasan terhadap SPKT Polsek Muntok, SPKT Polres Bangka Selatan, RSUD Sejiran Setason Bangka Barat dan Puskesmas Muntok Bangka Barat.

Pada kegiatan pengawasan, ORI mendapati beberapa temuan umum pada beberapa penyelenggara layanan seperti terdapat kecenderungan menurunnya kesiapsiagaan petugas. “Temuan terkait kesiapsiagaan, baik SDM dan sarana prasarana yang rendah, dapat menjadi potensi maladministrasi yang dapat merugikan masyarakat pengguna layanan,” beber Adrianus.

Di samping itu, terlihat pula bahwa kondisi pelayanan yang lemah di pengawasan internal, atasan langsung dan manajerial, serta menurunnya kualitas pelayanan menjadi hal yang permisif bagi atasan maupun masyarakat.

Atasan langsung pun belum memprioritaskan pelayanan publik yang diselenggarakan secara 24 jam sehingga terjadi penurunan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pelayanan belum memperhatikan jumlah dan kompetensi SDM termasuk dukungan sarana prasarana. “Kesimpulan lainnya, praktik penyelenggaraan pelayanan publik yang sudah baik, perlu dijaga dan ditingkatkan melalui peran atasan dan terbuka terhadap kritik masyarakat,” tuturnya.

Untuk itu, ORI memberi saran kepada pimpinan penyelenggara pelayanan publik untuk memastikan standar pelayanan publik khususnya penyelenggaraan pelayanan publik 24 jam dengan penegasan terkait waktu pelayanan. Perlu juga mencantumkan jumlah petugas yang memberikan pelayanan.

Pengawas internal maupun atasan diminta memberikan perhatian terhadap kualitas pelayanan publik dengan metode pengawasan yang lebih efektif dan mempersiapkan sarana prasarana dengan baik, membuka peran serta masyarakat untuk memberikan saran dan kritik melalui pengelolaan pengaduan, serta menindaklanjuti secara terbuka dan mengapresiasi penyelenggara yang dinilai berhasil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Lingkarmedia.com - Denpasar, PLN Area Distribusi akan mengerahkan sebanyak 750 personil serta ahli daya guna mengamankan pasokan listrik selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2018.

GM PLN Distribusi Bali Nyoman Suwarjoni Astawa mengatakan seluruh personil itu untuk menjamin dari sisi pasokan, jaringan hingga distribusi listrik di Pulau Dewata tidak akan terganggu sepanjang akhir tahun.

“Dari sisi pasokan, jaringan dan distribusi aman semua. Scanning terhadap transmisi, pembangkit distribusi aman semua. Kami lakukan inspeksi intensif untuk pastikan semuanya aman,” jelasnya, Rabu (20/12/2017).

Joni memaparkan bahwa sejak 22 Desember 2017 hingga 4 Januari 2018, PLN tidak akan melakukan pemeliharaan agar tidak mengganggu selama perayaan. Diprediksi beban puncak selama perayaan akhir tahun tersebut sekitar 805 MW, masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selain menyiagakan petugas, PLN Bali juga akan menyiapkan 27 gardu bergerak supaya ketika trafo jaringan terganggu bisa langsung ditangani. Layanan itu masih ditambah dengan genset 2 unit, 3 unit mobil pendeteksi jika terjadi gangguan serta 13 sepeda motor untuk membantu mendistribusikan petugas apabila ada gangguan.

Joni mengatakan akan ikut terlibat menyiagakan petugas dan berkoordinasi dengan 48 gereja di seluruh Bali guna mengantisipasi bila terjadi gangguan. Sejumlah lokasi wisata di 9 kabupaten dan kota seluruh daerah ini yang menjadi titik kumpul ketika perayaan Tahun Baru juga akan ikut dipantau agar tidak terjadi masalah.

Lingkarmedia.com - JAKARTA, Putra Ginandjar Kartasasmita,  Agus Gumiwang Kartasasmita, yang kini menjabat Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR disebut-sebut bakal menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR.

Nama pria kelahiran 3 Januari 1969, Pada tahun 1997—1999,  yang pernah menjadi anggota MPR mewakili Gapensi, bersaing dengan Aziz Syamsuddin, Bambang Soesatyo, dan Zainuddin Amali.

“Siap. Sebagai kader partai, saya harus siap,” kata Agus Gumiwang saat ditanya  sikapnya jika Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menunjuknya untuk menduduki jabatan ketua DPR.

"Bahkan jika partai menempatkan di posisi apapun. Penugasan apa pun dari partai, dari ketua umum, saya siap menjalankannya dengan tanggung jawab," kata Agus di lokasi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Menurut Agus Gumiwang, sebagai kader partai dirinya tidak memilih-milih jabatan dan menyerahkan sepenuhnya kepada ketua umum Partai Golkar dalam memberikan penugasan.

"Saya yakin Pak Airlangga, akan memperhatikan aspirasi kader dalam membuat keputusan," katanya.

Soal jabatan ketua DPR RI, Agus Gumiwang menilai, salah satu kriterianya adalah anggota DPR RI yang dinilai berprestasi serta rekam jejak bersih, yakni tidak ada potensi persoalan hukum.

Kriteria lainnya, kata dia, Airlangga juga akan mendengarkan aspirasi kader maupun publik terhadap Partai Golkar.

Agus juga menegaskan, soal rumors kadidat ketua DPR RI, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada ketua umum Partai Golkar dan tidak akan melakukan lobi.

Lingkarmedia.com - Tondano Minahasa,  Rabu (18/11) Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tondano Gelar Dialog Peran Pemuda dan Perguruan Tinggi Melawan Korupsi dengan narasumber Kasatreskrim Polres Minahasa AKP Edy Kusniadi, Penulis Buku Neuron To Nation dr. Fikri Saudu.

Sebelum memulai dialog tersebut telah dilaksanakan pelantikan kepengurusan HMI Tondano periode 2017-2018 dengan ketua Suryani dalam sambutannya mengatakan bahwa kedepan kita sebagai HMI harus merapatkan barisan dan saling bergandengan tangan serta mengingatkan kepada para pengurus terhadap ikrar sebagai bentuk janji kita sebagai himpunan.

Hadir pula PB HMI Bidang Informasi dan Komunikasi Firdaus Jalal yang mewakili ketum PB HMI berpesan agar HMI Tondano memiliki peran dalam hal pluralism yang baik di tondano, karena gelombang yang dihadapi bangsa saat ini adalah isu intoleransi dan radikalisme.

Sementara dalam Dialog dr Fikri Saudu sedikit kecewa karena tidak hadirnya utusan perguruan tinggi maupunn pemerintah setempat pada diskusi yang dianggap penting dalam mengkaji tindak pidana korupsi.

Pemerintah setempat maupun perguruan tinggi seharusnya ikut serta dalam andil pemberantasan korupsi karena korupsi merupakan hal yang penting untuk dibahas dan merupakan hak mahasiswa untuk mendapat pengetahuan terkait korupsi.

Korupsi masa kini adalah konsen politik, hampir 80% pembiayaan partai berasal dari dana yang tidak jelas hal ini dapat mengakibatkan munculnya perilaku korupsi oleh oknum-oknum politisi.

Peran Mahasiswa saat ini adalah pada bidang transparansi anggaran karena mahasiswa maupun masyarakat berhak mendapat informasi terkait transparansi anggaran sebagai bentuk kontrol masyarakat tambahnya.

Dari sisi penegak hukum AKP Edy Kusniady mengatakan bahwa ada tiga instansi yang dapat terlibat dalam penegakan hukum khususnya kasus korupsi yakni kepolisian, kejaksaan dan KPK. Dirinya berharap mahasiswa dapat berperan dalam penanganan masalah korupsi di daerah dengan memberikan informasi kepada para penegak hukum yang berwenang menyelidiki dugaan korupsi.

 

 

Lingkarmedia.com - Manado, Dalam rangka pemantauan dan pengendalian ketersediaan serta harga bahan pangan pokok dan strategis menjelang hari raya Natal 2017 dan Tahun Baru 2018, pemerintah provinsi Sulut menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) pangan yang dihadiri oleh Sekretaris Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan RI Ir Mulyadi Hendiawan,  Perum Bulog Divre Sulut-Gorontalo, Satgas Pangan Provinsi, para Kepala Dinas Provinsi da Kab/Kota, serta stakeholder terkait. Pelaksanaan Rakor  tersebut di buka oleh Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw yang diwakili, Asisten II Setdaprov Sulut Rudy Mokoginta, bertempat di ruang Tumbelaka Kantor Gubernur Sulut, Selasa (19/12/2017) kemarin.

Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulut Rudi Mokoginta dalam paparannya mengatakan, perlunya melakukan pemantauan dan melaporkan perkembangan harga pangan serta hambatan distribusi dan jumlah stok.

"Kita juga perlu memastikan bahwa pelaku usaha tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan tidak menimbun barang," ungkap Mokoginta dalam paparannya.

Sementara itu, Sekretaris BKP Kementan RI Mulyadi Hendiawan dalam paparannya mengatakan, bahwa secara nasional pada tahun 2017 produksi pangan dalam negeri meningkat cukup tajam sehingga ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis seperti beras, jagung, minyak goreng, bawang merah, cabal, daging ayam dari telur ayam ras terpantau surplus sehingga bisa dikatakan aman (walaupun untuk kedeIai dan daging sapi masih harus dipenuhi dari impor).

Diketahui, berdasarkan data BULOG, selama stok 8 komoditas pangan yang dikeloianya aman, masyarakat tidak perlu khawatir. BULOG masih memiliki stok sebesar 1,1 juta ton beras, sehingga dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional selama S bulan ke depan.

Adapun stok BULOG lainnya yaitu: gula pasir 413,34 ribu ton; jagung 29,35 ribu ton; daging sapi 18 ton; daging kerbau 17,77 ribu ton; bawang merah 30 ton; bawang putih 293 ton; dan minyak goreng 1,18 juta liter.

Berdasarkan data Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, jumlah ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis jelang Natal dan Tahun Baru, sebagian besar aman. Sebagai contoh beras surplus 32.850 ton,jagung surplus 133.205 ton; daging sapi surplus 343 ton; daging ayam ras surplus 1,392 ribu ton; telur ayam surplus 2.075 ton. Namun demikian khusus untuk cabal merah defisit 138 ton dan bawang merah 78 ton dari sisi produksi namun, kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara dapat terpenuhi karena adanya pasokan dari wilayah lain (Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur) lancar sehingga tidak terjadi kelangkaan dan lonjakan harga.

Beberapa komoditas pangan pokok dan strategis pada tahun 2017 juga mengalami penurunan harga dibanding tahun 2016, antara lain cabal merah keriting turun 40%, bawang merah turun 26%, terigu turun 12%, gula pasir turun 9%, telur ayam ras turun 8%, bahkan beras juga turun sekitar 2%.

Hal ini menunjukkan tingkat stabilitas pasokan dan harga pangan di Sulawesi Utara yang selalu terjaga dengan balk sehingga harus dipertahankan melalui upaya-upaya pengawasan meleka‘ bersama Saigas Pangan Provinsi, khususnya menjelang hari raya Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 ini, dimana secara umum permintaan terhadap minyak goreng, telur, dan cabal akan meningkat.

Setelah selesai Rakor , Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian Ir Mulyadi Hendiawan bersama tim langsung turun ke pasar  Bersehati Manado  mengecek harga bapok  dalam rangka  menyambut natal dan tahun baru.

Halaman 4 dari 116

TERPOPULER

KABAR TERBARU