Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

Editor

Lingkarmedia.com - Jakarta, Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak selalu tak terlepas dari persoalan rekam data E-KTP, bahkan hal itu terjadi setiap tahun.

Karena setiap tahun, setidaknya 1,5 juta dari remaja memenuhi usia hak pilih. Padahal, saat ini masih ada 2,3 juta warga yang belum merekam data.

 

Sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) seluruh warga harus sudah tuntas direkam, untuk itu, program Kejar E-KTP harus terus digenjot.

 

Menanggapi permasalahan ini, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan, Pemerintah wajib menyelesaikan seluruh persoalan E-KTP.

 

“Pemerintah wajib untuk segera menyelesaikan E-KTP, ini hak masyarakat untuk terregistrasi dengan baik. Ini keperluan penting terkait hak memilih dan juga hak dipilih,” ujar Fadli, di Ruang Kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/01/2018).

 

Fadli memprediksi, masih banyaknya penduduk yang hingga saat ini belum melakukan perekaman E-KTP berpotensi menimbulkan kerawanan saat hari pencobosan. Bukan tidak mungkin keamanan Pilkada akan terganggu jika banyak warga yang tidak bisa memilih lantaran belum memiliki E-KTP.

 

Diketahui, tiga masalah besar yang selama ini menjadi kendala dalam pelayanan e-KTP adalah pengadaan blangko, pemeliharaan sistem penunggalan data (Annual Technical Support/ATS), dan pengadaan lisensi.

Percepatan dilakukannya perekaman E-KTP sendiri terus dilakukan oleh Pemerintah. Bahkan perekaman tetap dilakukan pada hari libur dan di berbagai tempat, tidak terkecuali di berbagai mall.

Lingkarmedia.com - jakarta, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Badan Anggaran (Banggar DPR) Melchias Markus Mekeng. Dia diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP dengan tersangka Markus Nari.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MN (Markus Nari),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (11/1/2018).

Berdasarkan pantauan, Markus Mekeng telah tiba di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, pada pukul 09.50 WIB. Politikus Partai Golkar itu mengenakan kemeja berwarna putih.

Usai menjalani pemeriksaan, Mantan Ketua Banggar DPR Melchias Marcus Mekeng membantah menerima uang dari proyek e-KTP. Ia juga menyebut tak pernah berhubungan dengan tersangka Markus Nari.

“Saya nggak satu komisi. Kalau (satu) partai kan urusan masing-masing. Nggak pernah berhubungan. Nggak ada, nggaklah nggak (menerima uang dari proyek e-KTP),” kata Mekeng usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2018).

Ia menyebut pemeriksaannya seputar tanggung jawabnya sebagai Pimpinan Banggar DPR saat itu. Menurutnya tak ada pertanyaan yang spesial terhadap dirinya.

“Ya biasa ini ada tersangka baru ditanya lagi tugas dan tanggung jawab saya sebagai Ketua Banggar. Saya jelaskan sesuai undang-undang yang mengatur, nggak ada yang spesial,” ujarnya.

Terkait namanya yang disebut menerima uang dari proyek e-KTP, Mekeng enggan mengomentari. “Ya itu biarin saja,” ucapnya

Lingkarmedia.com - Jakarta, Presiden Joko Widodo tetap mendukung Menteri KKP Susi Pudjiastuti untuk melanjutkan penenggelaman kapal ilegal yang ditangkap di perairan Indonesia. Hal itu, untuk menimbulkan efek jera terhadap para pelaku pencurian kekayaan laut Indonesia, khususnya pencurian ikan.

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah tidak main-main dengan aksi pencurian ikan yang terjadi di perairan Indonesia. Selama tiga tahun pemerintahannya, tercatat sudah lebih dari 300 kapal asing yang ditenggelamkan.

Menurutnya, penindakan tegas yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Menteri Susi Pudjiastuti itu diatur secara khusus dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Kepala Negara menegaskan penenggelaman kapal asing tersebut merupakan bentuk penegakan hukum yang akan menimbulkan efek jera bagi para pelanggar sekaligus menunjukkan kepada dunia soal kesungguhan Indonesia.

"Penenggelaman ini bentuk law enforcement yang kita tunjukkan bahwa kita tidak main-main dengan illegal fishing. Oleh sebab itu yang paling seram ya ditenggelamkan untuk efek jera," ujarnya saat menghadiri Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tahun 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya pada Rabu, 10 Januari 2018 sebagaimana siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis (11/1/2018).

Meski demikian, selain mendukung upaya penegakan hukum terhadap pencurian ikan di wilayah Indonesia, Jokowi juga sependapat dengan apa yang disebutkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan. Sebelumnya, keduanya berpendapat bahwa kini sudah saatnya bagi Indonesia untuk mulai mengejar peningkatan nilai ekspor perikanan.

"Saya sampaikan kepada Bu Susi dalam rapat, sekarang konsentrasinya agar ke industri pengolahan ikan terutama yang mendorong untuk ekspor ikan karena ekspor kita turun," tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun memastikan bahwa dirinya mendukung kerja keras yang ditunjukkan oleh jajaran terkait. Sebab, kebijakan yang diambil tiap menterinya pada dasarnya diperuntukkan untuk kebaikan dan kemajuan negara.

"Semua saya dukung. Semua kebijakan itu pasti untuk kebaikan negara dan rakyat. Setiap menteri pasti memiliki kebijakan dan kebijakan itu pasti untuk kebaikan," tegas Jokowi.

Lingkarmedia.com - Jakarta, Mabes Polri telah melakukan mutasi sejumlah perwira tinggi untuk menempati posisi yang ditinggalkan para anggotanya yang bertarung mengikuti pilkada serentak 2018.

Nama ‎Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Safaruddin yang mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur telah dimutasi menjadi Pati Baintelkam Polri sementara, karena Safaruddin akan memasuki pensiun satu bulan lagi.

Perwira Tinggi Polri yang menggantikan Irjen Pol Safaruddin untuk menjadi Kapolda Kalimantan Timur adalah Brigjen Polisi Priyo Widyanto‎ yang sebelumnya menjabat Kapolda Jambi. Sementara itu, Kapolda Jambi kini diisi Brigjen Pol Muchlis AS.

Kemudian, posisi Dankorbrimob yang sebelumnya ditempati Irjen Pol Murad Ismail kini diserahkan kepada Brigjen Pol Rudy Sufahriadi, karena Irjen Pol Murad Ismail tengah mencalonkan diri menjadi ‎Gubernur Maluku.

Brigjen Pol Rudy Sufahriadi sebelum menjadi Dankorbrimob menempati posisi Kapolda Sulawesi Tengah. Kini posisi Kapolda Sulawesi Tengah diisi Brigjen Pol I Ketut Argawa.

Selanjutnya posisi Kepala Divisi Hukum Polri yang sebelumnya ditempati Irjen Pol Raja Erizman kini diisi Irjen Pol Agung Sabar Santoso. Sementara itu, Irjen Pol Raja Erizman ‎kini menjabat Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sebelumnya diisi Irjen Pol Agung Sabar Santoso. Keduanya bertukar jabatan.

Terakhir jabatan Kapolda Lampung yang sebelumnya diisi Irjen Pol Suroso Hadi kini diserahkan kepada Brigjen Pol Suntana.

Seperti diketahui, beberapa nama anggota Polri berencana mengikuti pemilihan kepala daerah. Mereka adalah:

  • Irjen Safaruddin yang akan maju sebagai calon kepala daerah‎ Kalimantan Timur
  • Irjen Anton Charliyan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah Jawa Barat
  • Irjen Murad Ismail untuk pemilihan kepala daerah Maluku, dan
  • AKBP Marselis Sarimin untuk pemilihan kepala daerah Manggarai Timur

Lingkarmedia.com - Jakarta, Mabes Polri mengimbau seluruh calon kepala daerah yang akan bertarung pada pemilihan kepala daerah serentak 2018 agar tidak membawa sejumlah isu yang berujung pada konflik di masyarakat.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyarankan agar seluruh calon kepala daerah mengkampanyekan programnya secara baik kepada masyarakat dan tidak membawa isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Dia memastikan, jika ada pasangan calon kepala daerah yang membawa isu berujung konflik, maka akan segera "diamankan".

"Jadi yang perlu kita jaga itu, jangan sampai terjadi mobilisasi massa yang membawa isu berujung konflik. Itu yang kita jaga. Itu semua bisa terbaca dari peta pasangan calon pendukung dan latar belakangnya," tuturnya, Kamis (11/1/2018).

Kapolri mengatakan pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan para Kapolda hingga Kapolres untuk memetakan daerah rawan konflik mulai dari rawan, sangat rawan hingga kurang rawan.‎

Tito menjelaskan pihaknya akan memberikan waktu paling lama tiga hari kepada para Kapolda dan Kapolres untuk membuat peta kerawanan konflik tersebut.

"‎Untuk itu, Minggu ini saya perintahkan kepada jajaran semua di tingkat Mabes Polri, di tingkat Polda, Polres, buat laporan ke Mabes Polri untuk jelaskan potensi daerah yang dianggap rawan konflik," katanya.

Lingkarmedia.com - Jakarta, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini mengatur ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum.

Uji materi ini diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.

"Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018).

Pada perkara 53/PUU-XV/2017, uji materi diajukan Ketua Umum Partai Islam, Damai, Aman (Idaman) Rhoma Irama. Partai Idaman mengajukan uji materi untuk pasal 173 ayat 1 dan 3 soal verifikasi partai politik, dan pasal 222 soal presidential threshold.

Dalam amar putusannya, Arief mengatakan permohonan pemohon dalam uji materi pasal 222 Undang-Undang Pemilu tidak beralasan menurut hukum.

"Mengadili dan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Arief.

Sedangkan mahkamah mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan Partai Idaman terhadap pasal 173 ayat 1 dan 3 tentang verifikasi partai politik.

Dengan keputusan ini, mahkamah berpendapat setiap partai politik harus menjalani verifikasi sebelum menjadi peserta pemilu.

Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Beleid ini mengatur partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 untuk mengusung pasangan capres dan cawapres.

Partai Idaman, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Perindo menggugat ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Partai Idaman menilai pasal tersebut sudah kedaluwarsa karena menggunakan hasil Pemilu 2014 sebagai ambang batas pemilihan presiden pada 2019 yang dilakukan serentak.

 

Kamis, 11 Januari 2018 09:04

Inilah 4 Paslon Peserta Pilkada Lampung

Lingkarmedia.com - Lampunng, Sebanyak 4 pasangan calon resmi mendaftar dalam Pilkada Lampung. 

Pendaftaran keempat pasangan ini juga telah diterima oleh Komisi Pemilhan Umum (KPU) Lampung karena tidak melewati batas akhir pendaftaran pada Rabu (10/1) pukul 24.00.

Berikut daftar nama pasangan calon dan partai pengusung yang telah mendaftarkan diri di Pilgub Lampung:

1. Pasangan Herman Hasanusi-Sutono, diusung oleh PDIP.

2. Pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia, diusung oleh PAN, PKB, dan Golkar.

3. Pasangan Mustafa-Ahmad Jajuli, diusung oleh Hanura, PKS, dan Nasdem.

4. Pasangan Muhammad Ridho Ficardo-Bachtiar Basri, diusung oleh PPP, Gerindra, dan Demokrat.

Lingkarmedia.com - Jakarta, Berdasarkan data dari KPU Pusat, teradapat sebanyak 570 pasangan calon yang mendaftar di 171 pilkada yang digelar tahun ini. Rinciannya, paslon yang didukung partai atau koalisi partai berjumlah 44O pasangan, sementara jalur perseorangan sebanyak 130 paslon.

Dari 570 pasangan calon yang mendaftar, sebanyak 4 pasangan calon ditolak. Artinya, hanya ada 566 pasangan calon yang pendaftarannya diterima KPU. 

Dari jumlah pendaftar itu, sebanyak 521 calon kepala daerah berjenis kelamin lagi-lagi dan 49 perempuan. Sementara untuk wakil kepala daerah, sebanyak 520 berjenis kelamin laki-laki, sedang perempuan berjumlah 50 orang.

Total calon berjenis kelamin laki-laki ada 1041 orang dan perempuan ada 99 orang.

Lingkarmedia.com - Jakarta, Ada 19 calon tunggal peserta Pilkada Serentak 2018 yang terdata di KPU. Tiga diantaranya berasal dari provinsi Banten. Yaitu Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangeran. Bagaimana penjelasan KPU terkait potensi calon tunggal memborong parpol?

"Kami (KPU) sebenarnya tidak punya wewenang untuk memaksa untuk tidak ada calon tunggal. Tapi kita bisa lakukan campaign untuk seluruh calon agar ikut serta masuk ke Pilkada," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (10/1) malam.

Namun, berdasarkan pengalaman sebelumnya, jelas Pram, calon tunggal selalu ada di setiap penyelenggaraan pemilu. Namun, KPU berjanji akan memperhatikan bagaimana menyikapi hal tersebut.

"Pengalaman dari tahun 2015 sampai sekarang calon tunggal tetap ada. Saya kira kan ini jadi keprihatinan banyak pihak bahwa ada yang jadi kontestasi dan kandidat dan jadi arena satu paslon. Sehingga esensi dari kontestasi politik menjadi nihil. Kalau kita (KPU) mau jujur kan ini ada faktor syarat pencalonan yang makin berat," terangnya.

Pramono mencontohkan, untuk persyaratan kursi atau surat suara sah, semula hanya 15 persen. Kemudian terus meningkat menjadi 20 atau 22 persen. Begitu juga untuk syarat calon perorangan, semula 3,5 persen, naik menjadi 6 persen, 6,5 persen hingga 10 persen.

"Belum lagi kewajiban PNS, DPR, DPRD untuk mengundurkan diri (saat ikut Pilkada). Kalau dulu hanya cuti. Ini akumulasi dari berbagai syarat yang dinilai cukup berat sebagai calon di pilkada. Tentu harus disuarakan oleh banyak pihak, utamanya media dan masyarakayt sipil. Sehingga esensi pilkada lebih terbuka luar," pungkasnya.

Lingkarmedia.com - Hingga tahapan pendaftaran ditutup Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah (Jateng) pada Rabu (10/1) pukul 24.00, hanya ada dua pasangan calon yang mendaftar. .

Pasangan yang mendaftar dan telah diterima KPU Jateng itu adalah petahana Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan putra elit PPP, KH Maimoen Zubair, Taj Yasin Maimoen.  

Pasangan ini diusung oleh PDIP,  PPP, Demokrat, Nasdem.

Sementara pesaingnya adalah mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Sudirman Said yang berpasangan dengan Ketua Fraksi PKB Ida Fauziyah. 

Pasangan ini diusung oleh PKB, PKS, PAN, dan Gerindra.

Halaman 1 dari 116

TERPOPULER

KABAR TERBARU