Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates
Sabtu, 25 November 2017 13:25

Pelatihan Advokasi Kelapa Sawit dan Perbankan oleh Walhi Sultra Kerjasama dengan TUK Indonesia

Ditulis oleh CR
Pelatihan Advokasi Kelapa Sawit dan Perbankan Pelatihan Advokasi Kelapa Sawit dan Perbankan

Lingkarmedia.com – Kota Kendari, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tenggara (Sultra) bekerja sama dengan Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia melaksanakan Pelatihan Advokasi Kelapa Sawit dan Sektor Perbankan, sebagai upaya untuk melatih komunitas, jaringan, dan mitra sebagai upaya mendorong perluasan wilayah advokasi terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya melalui sektor Perbankan mengingat hingga saat ini upaya advokasi melalui bidang perbankan masih minim untuk dijadikan sarana pergerakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Padahal Perbankan memiliki fungsi sebagai pemberi modal, yang mana sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam hal ini perusahaan kelapa sawit, sehingga dapat memengaruhi kebijakan yang dijalankan oleh perusahaan.

 

Dalam kegiatan yang dilaksanakan pada 24 - 25 November 2017 di Sekretariat Walhi, Kendari. Eva Maria (Tuk Indonesia) menjelaskan tentang pendanaan bisnis kelapa sawit, bahwa bisnis kelapa sawit secara umum dibagi menjadi dua golongan kepemilikan yakni perusahaan perkebunan kecil yang dimiliki oleh individu dan perusahaan perkebunan grup yang biasanya memiliki induk perusahaan, seperti PT. Bumitama Agri Ltd. yang menginduki perusahaan Bumitama Sawit Lestari, Bumitama Gunjaya Agro, Sawit Nabati Agri, dan Berkat Agro Sawitindo. Penyandang dana bukan hanya dari para pemilik perusahaan atau pemegang saham, tapi juga lembaga pemberi modal seperti bank, pemerintah, para pemegang obligasi, lembaga investor seperti perusahaan yang mengelola dana pensiun ataupun perusahaan asuransi dan pembeli potensial, yang digunakan perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan sawit mulai dari tahap penanaman hingga panen. Sehingga jika dikaitkan dengan upaya pergerakan masyarakat sipil khususnya di bidang kelapa sawit, yang ingin mendapatkan  keberpihakan baik di bidang sosial maupun lingkungan, terdapat upaya advokasi dengan sasaran lembaga pemberi modal.

Bank merupakan salah satu lembaga pemberi modal yang sangat umum disasar oleh perusahaan sawit, karena bank dapat mengeluarkan pinjaman hampir 25% dari total dana yang dikeluarkan perusahaan dalam siklus bisnis kelapa sawit. Selain itu, bank juga menjadi media penjualan surat obligasi dan saham perusahaan kepada investor. Oleh karenanya, dengan pengaruh yang cukup besar, bank dapat memengaruhi perusahaan untuk mengakhiri konflik. Per Januari 2014, Badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan di Indonesia terdapat 120 bank komersial yang dapat memberikan pinjaman kepada perusahaan besar, 34 bank syariah, dan 1.636 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang memberikan pinjaman kepada petani kecil.  Dan hingga tahun 2013, lima besar bank dalam negeri yang memberikan pinjaman terbesar untuk perusahaan sawit adalah BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, dan Bank Panin. Sementara bank asing yakni HSBC, Mitsubishi UFJ, OCBC, Sumitomo Mitsui, ANZ, dan DBS.

Melalui perannya yang cukup signifikan dalam keberlangsungan bisnis kelapa sawit sebuah perusahaan, bank dapat menunjukan keberpihakannya terhadap sosial dan lingkungan dnegan menolak pemberian pinjaman, menerapkan syarat yang diatur ketat, dan berdialog dengan pihak perusahaan agar menjalankan bisnis kelapa sawit yang ramah lingkungan dan sosial. Sementara dari sisi bank, terdapat juga kepentingan yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan kelapa sawit, yakni resiko finansial ketika perusahaan sawit gagal membayar kembali pinjaman yang diberikan, resiko kepatuhan yang berkaitan adanya pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap undang-undang tertentu, dan resiko reputasi, saat nama baik bank terancam ketika terekspos saat terlibat dengan perusahaan yang melakukan kegiatan kontroversial seperti sengketa lahan dan penggundulan hutan, dimana hal tersebut sangat berpengaruh pada kepercayaan nasabah yang dapat berdampak pada berkurangnya nasabah.

Bank dapat menjadi salah satu instrumen dalam menciptakan perusahaan kelapa sawit yang ramah lingkungan dan sosial. Hal tersebut dapat terjadi apabila juga didukung dengan pengawasan yang dilakukan oleh LSM yang sangat menaruh perhatian dalam isu lingkungan ataupun Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun pada umumnya, Lembaga keuangan mengadopsi kebijakan sustainability risk atau kebijakan Socially Responsible Investment (SRI) sebagai komitmen dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan untuk menghindari potensi buruknya reputasi bank dan meningkatkan kapasitas penyandang dana serta menghasilkan keuntungan finansial yang lebih tinggi. Jenis-jenis kebijakan sustainability risk yang ditandatangani oleh lembaga keuangan dan LSM di Indonesia, diantaranya the United Nations Environmental Programme(UNEP) Finance Initiative yang berfokus pada pemahaman dampak sosial dan lingkungan terhadap kinerja keuangan yang ditandatangani oleh BNI dan BJB, Principles for Responsible Investment (PRI) dengan komitmen untuk mengintegrasikan isu lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam keputusan berinvestasi yang ditandatangani oleh Oso Manajemen Investasi, IndonesiaWISE dan Kehati (Keanekaragaman Hayati Indonesia). Dalam menerapkan kerja sustainability risk, bank saat ini umumnya memiliki Departemen sustainability risk yang membuat kebijakan, mengawasi, melaporkan melatih sustainability risk, menjaga hubungan baik dengan LSM, mengadakan screening dengan unsur komitmen, kebijakan dan track record perusahaan terhadap permohonan pinjaman, dan memberikan saran kepada Komite Kredit.

Untuk meyakinkan bank dalam memengaruhi perusahaan kelapa sawit agar, LSM dapat memanfaatkan kepedulian bank terhadap resiko yang dapat mengancam eksistensi bank, dengan menyampaikan beberapa keburukan apabila bank memberikan dana kepada perusahaan sawit tertentu, dengan beberapa strategi diantaranya mengidentifikasi penyandang dana yang terlibat di perusahaan kelapa sawit, menganalisis kebijakan dan peraturan yang relevan, menulis ringkasan yang jelas atas kasus yang melibakan perusahaan, melakukan pendekatan dengan pihak yang tepat, mengirimkan kasus kepada analis keuangan, menciptakan tekanan publik kepada penyandang dana, melakukan protes melalui mekanisme pertanggungjawaban yang tersedia, dan berusaha untuk berdialog dengan penyandang dana untuk menyelesaikan konflik.

 

Selain Eva Maria, Fasilitator dalam kegiatan tersebut Juga Kisran Makati (Direktur Walhi Sultra) yang menjelaskan kasus konflik perusahaan sawit di Sultra, dimana hampir di atas seluruh wilayah Hutan Lindung diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan jumlah total 498 terdiri dari pertambangan logam sebanyak 412 IUP, non logam batuan 26 IUP, dan batubara 60 IUP. Dengan banyaknya pengalihan lahan dan IUP menjadikan Sultra menjadi potensi yang rawan bencana mengingat keseimbangan ekologi sudah terganggu, seperti di Pulau Wawonii, Kab. Konawe Kepulauan dimana Luas Pulau Wawoni 1.513,98 KM dan masuk ke dalam kategori  pulau kecil diatasnya terdapat 18 IUP yang berlaku, dan dapat mengancam terjadinya bencana ekologi karena wawoni merupakan pulau kecil. Selain itu, terdapat beberapa perusahaan yang telah mengganggu keseimbangan lingkungan dan sosial karena juga berada di atas lahan yang ditempati masyarakat dengan aktivitas perusahannya diantaranya PT. Merbau Indah Raya Group, PT. Damai Jaya Lestari, PT. Bintang Nusa Pertiwi.

 

Kegiatan yang juga diikuti oleh perwakilan petani yang tergabung dalam Serikat Tani Konawe Selatan (STKS) ditutup dengan sesi tanya jawab antara peserta dan fasilitator terkait apa saja yang perlu dilakukan oleh masyarakat di tingkatan bawah, agar bisa mengakses upaya advokasi di bidang perbankan, dengan jawaban dari Eva Maria “melalui pencarian informasi tentang perusahaan induk dari perusahaan yang ada di daerah bapak – ibu sekalian”.

TERPOPULER

KABAR TERBARU