Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates
Sabtu, 25 November 2017 13:15

WALHI Sultra Membuat Pelatihan Pengelolaan SDA Berperspektif Gender

Ditulis oleh CR
Pelatihan Pengelolaan SDA Berperspektif Gender oleh Walhi Sultra Pelatihan Pengelolaan SDA Berperspektif Gender oleh Walhi Sultra

Lingkarmedia.com – Kota Kendari, Melalui kegiatan Pelatihan dan Penguatan Kelompok Perempuan di Tingkat Jaringan dan Komunitas dengan tema “Mendorong Kehadiran dan Partisipasi Perempuan Dalam Akses Pengelolaan Sumber Daya Perempuan”, yang dilaksanakan di Hotel Imperial, Kota Kendari pada 22 -24 November 2017, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tenggara (Sultra) berupaya menciptakan pola pikir berbasis gender di tengah komunitas binaan dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA).

Pemateri adalah Wa Ode Surtiningsih (Ketua Serikat Perempuan Sultra)  tentang pemahaman dasar gender, keadilan gender, dan analisis gender, Khalisah Khalid (Ketua Divisi Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Nasional Walhi) yang menjelaskan tentang SDA, Potret Penguasaan, dan Pengelolaannya serta Advokasi Kebijakan, serta Fasilitator Hasmida Karim (Direktur Alpen Sultra).

Dalam penyampaian materinya, Wa Ode Surtiningsih menjelaskan tentang definisi gender yang merupakan pembedaan peran laki-laki dan perempuan di tengah masyarakat yang ditentukan berdasarkan nilai dan norma di suatu daerah yang bukan bersifat kodrati dan dapat dipertukarkan, serta dampak yang diakibatkan dari adanya ketimpangan gender dalam kehidupan di berbagai aspek baik ekonomi, sosial, budaya, politik, yakni pemiskinan, subordinasi, pelabelan, beban kerja ganda, dan kekerasan. Dalam penyampian materi, Wa Ode Surtiningsih juga meminta agar peserta yang sebagian besar tergabung dalam Serikat Tani Konawe Selatan (STKS) untuk bisa menganalisis fenomena di daerahnya dengan konsep-konsep tersebut. Penyampaian materi pada sesi pertama, ditutup dengan ringkasan materi oleh Hasmida Karim agar peserta dapat menghindari ketimpangan gender dalam kehidupan sehari-hari.  

Khalisah Khalid dalam kesempatanya menyampaikan bahwa Indonesia memiliki pengungsi dalam jumlah yang banyak, padahal Indonesia bukan negara konflik. Hal tersebut terjadi karena lemahnya kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya, yang berdampak pada lingkungan sehingga seringnya terjadi bencana alam dimana di Indonesia fenomenanya seperti gunung es dan dalam penanggulangannya pemerintah hanya melihat dari permukaan, sehingga kebijakan yang dibuat dalam menanggulangi bersifat teknis, tidak menjawab akar permasalahan, yang jelas menjadi salah satu faktor pendukung munculnya konflik antara masyarakat dan pembuat kebijakan.

Selain itu, lemahnya peran pemerintah juga berdampak kepada masyarakat dengan tercerabutnya masyarakat dari sumber penghidupan yang dalam perjalannya berpotensi menimbulkan kriminalisasi kepada masyarakat baik oleh aparat pemerintah maupun orang bayaran, berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada 2016, konflik agraria paling banyak disumbang dari sektor perkebunan. Permasalahan tersebut secara langsung telah menyebabkan Indonesia berada di urutan keempat dalam hal ketimpangan ekonomi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, masalah utama dalam pengelolaan SDA di Indonesia adalah sistem politik dan ekonomi kapitalis yang sifat dasarnya adalah mencari keuntungan sebanyaknya dengan cara bersaing dan mengabaikan berbagai aspek selain akumulasi kekayaan. Hal tersebut dilanggengkan dengan praktik monopoli penguasaan SDA oleh pengusaha di Indonesia dengan rincian 25 juta Ha Hak Pengusahaan Hutan (HPH) telah dikuasai 303 perusahaan, Hutan Tanam Industri (HTI) dikuasai oleh sekitar 262 perusahaan, 12,3 juta Ha perkebunan sawit dikuasai oleh sekitar 1.605 perusahaan, dan 3,2 juta Ha dikuasai sekitar 1.755 perusahaan, eksploitasi SDA, padahal SDA merupakan sumber utama ekonomi Indonesia, namun kenyataannya saat ini kawasan hutan telah menjadi target ekspansi industri ekstraktif dan lahan pertanian menjadi target ekspansi kawasan industri, properti, dan reklamasi pesisir, ketimpangan kebijakan, dan institusi pemerintah menjadi bagian dari konflik agraria. 

Menanggapi hal tersebut, diperlukan upaya dari berbagai pihak yang peduli dengan isu lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memulai dalam mengusahakan secara terorganisir agar terjadi perubahan terhadap kebijakan publik secara bertahap. Dimana prosesnya dapat berupa legislasi dan juridiksi yang menghasilkan naskah kebijakan, proses politik birokrasi yang dilakukan dengan negosiasi menghasilkan tata laksana kebijakan, dan proses sosialisasi dan mobilisasi dengan hasil budaya kebijakan, melalui kerja pendukung, kerja garis depan, dan kerja basis.

Meskipun dalam konteks global terdapat perjanjian yang dibuat pemerintah di dunia internasional yang berdampak buruk kepada masyarakat bahkan bahkan hingga ke tingkatan paling bawah. Dan dari dalam negeri juga terdapat tantangan ekonomi politik seperti RPJMN 2015 – 2019, paket kebijakan ekonomi, deregulasi, UU Sektoral SDA yang tumpang tindih, ego sektoral K/L, dan Pemilu dimana terdapat kecendrungan keterlibatan langsung aktor penguasa SDA dalam institusi negara yang menjadikannya penguasa, sehingga menghambat upaya perubahan kebijakan. Namun, saat ini terdapat beberapa kebijakan yang dapat dijadikan peluang dalam menciptakan keseimbangan baik dari sisi lingkungan maupun sosial, yakni melalui Nawa Cita dimana pemerintah telah mengakui bahwa negara sedang kritis bahaya kemanusiaan yang disebabkan kerusakan lingkungan hidup, sehingga berupaya melaksanakan Tap MPR IX/2001 tentang Pembaharuan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PA PSDA), serta mendorong RUU terkait penyelesaian konflik agraria. 

TERPOPULER

KABAR TERBARU