Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates
Jumat, 11 November 2016 23:27

Menjaga Komitmen Perdamaian Aceh dalam Pilkada

Ditulis oleh Dwi Puteri

Sejak tahun 2005 telah dibuat komitmen perdamaian Aceh antar gerakan separatis dan pemerintah. Hal ini lah yang menjadikan jaminan Aceh damai tanpa kontak senjata. Menjelang Pilkada 2017 isu terusiknya perdamaian ini muncul. Namun, sejatinya semua pihak tetap ingin menjaga perdamaian di Tanah Rencong.


Beberapa bulan ke belakang sempat ada kejadia yang mencoreng komitmen perdamaian di Aceh. Ada aksi bersenjata di Gampong Teupin Jareng dan penembakan posko bakal calon Bupati Aceh Timur di Idi. Aksi penembakan yang dilakukan orang tak dikenal tersebut kita ditelah mengusik perdamaian Aceh.


Direktur Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Aceh, Nasruddin pun angkat bicara. Ia mengatakan semua pihak harus mempunyai komitmen dalam menjaga perdamian Aceh yang hakiki. “Jika gara-gara adanya Pilkada perdamaian Aceh rusak, lebih baik tidak ada Pilkada di Aceh,” paparnya.


Indonesia sejak lama telah berupaya keras untuk kedamaian dan kesejahteraan di Aceh yang selama tiga dekade terganggu konflik separatisme dan pada Desember 2004 lalu dilanda bencana alam tsunami. Sebelum tsunami, di Aceh selama tiga dekade terjadi konflik antara pemerintah dan gerakan separatis yang disebabkan oleh masalah ketidak-adilan ekonomi. Banyak orang Aceh merasa tidak mendapat pembagian hasil pembangunan yang adil dari pemerintah pusat.


Konflik tersebut telah menelan korban jiwa cukup besar, dan muncul lingkaran setan: kekerasan menghasilkan kemiskinan, dan kemiskinan itu sering memicu kekerasan. Dengan semangat reformasi dan demorkasi, mulai tahun 2000 usaha mengatasi masalah di Aceh mulai banyak dilakukan melalui dialog dan rekonsiliasi. Hasilnya, pada 15 Agustus Agustus 2005 kesepakatan akhir telah ditandatangani di Helsinki, Finlandia.


Tragedi tsunami 26 Desember 2004 juga membuka mata kedua belah pihak (RI-GAM) pada suatu keputus-asaan akan siatuasi tanpa kedamaiaan. Perdamaian dan pembangunan di Aceh adalah buah dari reformasi dan demokratisasi di Indonesia. Mulai tahun 2015 pun gubernur, bupati dan walikota semuanya dipilih langsung oleh rakyat.


Para mantan pemberontak yang semula mencari kekuasaan melalui senjata, kini mereka mendapat menyalurkan aspirasinya melalui Pemilu. Maka dari itu, seharusnya dalam ajak pemilihan pemimpin di daerah ini pun berlangsung dengan menjaga komitmen perdamaian Aceh. Baik untuk para calon maupun para pendukung.


Pada Juni lalu, Forum Aksi Bersih Pilkada Aceh (Fraksi Pilkada) pun menggelar deklarasi Pilkada damai dan bermartabat dan diskusi bertema “Sinergitas antar Stakeholder menuju Pilkada Aceh Aman, Damai dan Bermartabat”. Dalam acara itu dihadiri para Pemangku Kepentingan dan masyarakat Aceh diantaranya KIP Aceh, Polda, Kodam, Kesbangpol, Jubir Partai Aceh, Tidar Partai Gerindra, Perwakilan DPW PDIP, Perwakilan DPW Partai Demokrat, Sekretaris Tim Pemenangan Balon Gubernur Aceh dari Pasangan Zaini-Nasaruddin, Perwakilan FPI Aceh, HMI, PII, KNPI, dan lain-lain itu.


Semua pihak di sana menyepakati tiga poin penting yang dituangkan dalam ikrar komitmen bersama yang berisikan yaitu , pertama, akan senantiasa menjaga keutuhan NKRÌ dan merawat perdamaian Aceh. Kedua, akan mendorong terwujudnya proses demokrasi yang bersih, santun dan damai. Terakhir, akan selalu menghargai perbedaan pilihan dalam Pilkada sesuai dengan hati sanubari masing-masing.


Tak hanya itu, ratusan para pekerja seni dan mahasiswa tergabung dalam Dewan Kesenian Aceh (DKA) pun melakukan deklarasi serupa. DKA pun akan berupaya mensosialisasikan pencerdasan dan pencerahan kepada masyarakat pemilih demi mewujudkan Pilkada yang bersih dan melahirkan pemimpin yang pantas buat Aceh kedepannya.


Hal yang sama pun diungkapkan oleh Gubernur Nangroe Aceh Darussalam, Zaini Abdullah yang mengatakan akan terus menjaga perdamaian Aceh yang tertuang dalam Perjanjian Helsinki. Menurutnya, perjanjian itu tidak akan dikhianati karena sudah menjadi janji yang terpatri.


Kesepatakan dan komitmen berbagai pihak terkait perdamaian Aceh memang telah digaungkan banyak pihak. Apalagi menjelang Pilkada yang dikhawatirkan muncul lagi provokasi-provokasi yang menghancurkan komitmen damai. Namun, senantiasa jika komitmen ini dipegang teguh maka Pilkada damai di Aceh akan terwujud dan terpilih pula pemimpin yang baik untuk Aceh.


Semoga saja tak pernah ada lagi aksi bersenjata atau kekerasan di Serambi Mekah tersebut. Meski baru saja pada aksi damai 4 November kemarin ada oknum yang membawa tulisan provokatif terkait ancaman akan keluarnya Aceh dari NKRI. Semoga saja tak ada yang terprovokasi dan selamanya Aceh damai bersama NKRI.

Baca 200 kali

TERPOPULER

KABAR TERBARU