Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates
Kamis, 11 Januari 2018 08:58

KPU Tidak Bisa Cegah Fenomena Calon Tunggal

Ditulis oleh
Pramono Ubaid Tanthowi. Pramono Ubaid Tanthowi.

Lingkarmedia.com - Jakarta, Ada 19 calon tunggal peserta Pilkada Serentak 2018 yang terdata di KPU. Tiga diantaranya berasal dari provinsi Banten. Yaitu Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangeran. Bagaimana penjelasan KPU terkait potensi calon tunggal memborong parpol?

"Kami (KPU) sebenarnya tidak punya wewenang untuk memaksa untuk tidak ada calon tunggal. Tapi kita bisa lakukan campaign untuk seluruh calon agar ikut serta masuk ke Pilkada," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (10/1) malam.

Namun, berdasarkan pengalaman sebelumnya, jelas Pram, calon tunggal selalu ada di setiap penyelenggaraan pemilu. Namun, KPU berjanji akan memperhatikan bagaimana menyikapi hal tersebut.

"Pengalaman dari tahun 2015 sampai sekarang calon tunggal tetap ada. Saya kira kan ini jadi keprihatinan banyak pihak bahwa ada yang jadi kontestasi dan kandidat dan jadi arena satu paslon. Sehingga esensi dari kontestasi politik menjadi nihil. Kalau kita (KPU) mau jujur kan ini ada faktor syarat pencalonan yang makin berat," terangnya.

Pramono mencontohkan, untuk persyaratan kursi atau surat suara sah, semula hanya 15 persen. Kemudian terus meningkat menjadi 20 atau 22 persen. Begitu juga untuk syarat calon perorangan, semula 3,5 persen, naik menjadi 6 persen, 6,5 persen hingga 10 persen.

"Belum lagi kewajiban PNS, DPR, DPRD untuk mengundurkan diri (saat ikut Pilkada). Kalau dulu hanya cuti. Ini akumulasi dari berbagai syarat yang dinilai cukup berat sebagai calon di pilkada. Tentu harus disuarakan oleh banyak pihak, utamanya media dan masyarakayt sipil. Sehingga esensi pilkada lebih terbuka luar," pungkasnya.

TERPOPULER

KABAR TERBARU