Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates
Senin, 04 September 2017 11:17

Pansus DPR Siapkan Ancaman Balik ke KPK

Ditulis oleh

lingkarmedia.com - Jakarta, Anggota Pansus Angket KPK yang juga anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani mengatakan, DPR juga bisa mengancam balik KPK. Bahkan pasal-pasal yang akan digunakan DPR RI untuk mengancam balik KPK sudah disiapkan.

“Ancaman Ketua KPK itu kemudian menaikkan tensi. Semua yang biasa saja sama KPK, jadi tersinggung dan marah. Saya juga marah. Kalau mau ancam gitu, Komisi III DPR juga bisa ngancam balik, ada beberapa pasal yang sudah siapkan,” kata Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/9/17).

 

Arsul Sani mengatakan, Ketua KPK Agus Rahardjo harus segera menarik ucapannya itu. Pernyataan seperti itu membuat banyak pihak marah.

 

“Ini menurut saya memang perlu ditarik kembali ucapan Agus Rahadjo,” tegasnya.

 

Dia menambahkan, saat rapat kerja KPK, Komisi III akan mempertanyakan maksud Agus itu. Rapat ini rencananya akan digelar, Rabu (6/9/17).

 

Ia menilai, ancaman Ketua KPK yang akan menggunakan pasal obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kepada Pansus Angket KPK dikarenakan KPK sudah merasa benar dimata masyarakat.

 

“Mindset KPK selama ini karena mendapat dukungan yang tinggi dari LSM sebagai pembuat opini maka apa yang ada dalam pikiran dia (KPK), itu pasti merasa benar, KPK itu setengah malaikat. Karena paradigma itu KPK cenderung tertutup untuk membuka ruangan komunikasi,” kata Arsul.

 

Anggota komisi III ini mengatakan, selama ini pansus tidak pernah menghalangi kerja KPK. Dia juga menambahkan, menjerat dengan pasal 21 itu kurang tepat.

 

“Yang namanya pasal Obstruction of Justice di pasal 21 itu UU KPK itu hanya bisa dikenakan kalau misalnya seseorang itu melakukan obstruction pada atau tindak pidana tertentu pasus ini apa yang dihalangi,” kata Arsul.

“Kalau cara berpikirnya ketua KPK, nanti kalau raker dengan KPK, 3 hari itu bisa Obstruction of Justice loh. Mereka dipaksa menjawab pertanyaan DPR sehingga mereka enggak bisa melakukan pekerjaan melakukan penyelidikan penyidikan,” katanya.

Baca 30 kali

TERPOPULER

KABAR TERBARU