Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates
Selasa, 28 November 2017 02:11

Indonesia Tidak Melarang Keberadaan Ormas Asing Asal Sesuai Peraturan Yang Berlaku

Ditulis oleh IR

Lingkarmedia.com – Jakarta, Indonesia menjamin seluruh warganya untuk berkumpul,  dan berserikat sesuai dengan amanat undang-undang. Namun, Organisasi Masyarakat (Ormas) asing harus patuh dengan hukum dan ketentuan yang berlaku di Indonesia, menghormati kedaulatan NKRI, menghormati nilai sosial dan budaya masyarakat, serta membawa manfaat. Hal ini dibahas dalam Rapat Teknis Kemitraan Ormas Asing, di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2017).

 

 "Namun dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang," kata Direktur Ormas pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Laode Ahmad Balombo.

 

Laode menambahkan, perlu untuk adanya kesamaan kesamaan pemahaman dan persepsi terkait kebijakan pengaturan ormas yang didirikan orang asing. Mengingat, dinamika perkembangan organisasi kemasyarakatan semakin kompleks menuntut pengaturan dan pengelolaan yang juga komprehensif.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing ditujukan supaya keberadaan organisasi kemasyarakatan dapat memiliki pedoman dan aturan yang lebih baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan di mata Internasional.

 

Hasil pendataan secara nasional sampai dengan 20 November 2017, pertumbuhan jumlah Ormas cukup besar saat ini, yaitu 359.861 ormas, baik yang terdaftar di Kemendagri, Kemenkumham dan Kemenlu.

TERPOPULER

KABAR TERBARU