Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

Editor

Lingkarmedia.com -  Kodam XVII Cenderawasih mempersiapkan satu kompi personel untuk diperbantukan ke Polda Papua mengejar kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang melakukan aksi penembakan di areal PT Freeport di Tembagapura.

Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen George Supit, di Jayapura, Minggu (29/10/2017), mengatakan satu satuan setingkat kompi sudah siap diperbantukan ke Polda Papua dan bergabung mengejar dan menangkap KKB itu.

Tapi belum dipastikan kapan prajurit TNI bergabung dengan personel Polri di Tembagapura, kata Mayjen Supit seraya menambahkan, diperbantukan anggota TNI sesuai dengan permintaan Polda Papua.

Namun bila masih dirasa kurang, menurutnya, Kodam Cenderawasih siap menambahkan personel, katanya lagi.

Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar secara terpisah mengaku sudah meminta tambahan personel TNI dari Kodam XVII Cenderawasih untuk dikerahkan bersama Polri mengejar KKB.

Lingkarmedia.com -  Balikpapan, Elpiji 3 kg di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, akan didistribusikan secara tertutup mulai tahun depan untuk menghindari pengalokasian yang tidak tepat sasaran.

Pemerintah pusat pun melarang aparatur sipil negara menggunakan elpiji 3 kg. Kebijakan ini juga berlaku di kalangan Pemerintah Kota Balikpapan. Wali Kota bahkan mengeluarkan perwali yang menegaskan hal tersebut.

"Distribusi secara tertutup itu artinya yang menerima atau konsumen elpiji 3 kg adalah pihak yang sesuai sasaran mulai dari warga tidak mampu dan usaha kecil," kata Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Kesra Balikpapan Sri Soetantinah pada Minggu (29/10/2017).

Dia mengutarakan saat ini belum ada sanksi bagi pengguna elpiji 3 kg yang bukan berasal dari kelompok penerima manfaat yang semestinya, sebab masih didistribusikan secara terbuka.

Menurutnya, pendistribusian tertutup itu akan diintegrasikan dengan Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial, agar selaras dengan pendistribusian beras sejahtera.

"Nanti dikeluarkan kartu khusus untuk mengendalikan distribusi elpiji 3 Kg, kartu itu berisi uang elektronik yang diisi oleh pemerintah pusat," sambung lanjut Sri Soetantinah.

Adapun verifikasi jumlah warga yang tidak mampu di Balikpapan telah dirampungkan oleh instansi terkait.

Sebagai tambahan informasi, konsumsi elpiji 3 kg di kota itu mencapai 17.900 tabung per hari. Jumlah tersebut bisa meningkat hingga 26.000 tabung per hari pada momen-momen tertentu.

Lingkarmedia.com - INDRAMAYU, Kepolisian Resor Indramayu menyita empat juta petasan, empat ton belerang, 500 kilogram potasium dan 240 kilogram alumunium powder saat razia di pabrik petasan."Kita temukan barang bukti saat melaksanakan kegiatan razia petasan dengan menyita 4 juta petasan," kata Kapolres Indramayu AKBP Arif Fajarudin.

Petasan ini disita dari pabrik pembuatan bermerek "Bintang Fajar" di Blok Bojong Loro, Desa Telukagung, Kecamatan Indramayu.

Razia dilakukan Sabtu 28 Oktober pukul 22.00 WIB. Razia kemudian ditingkatkan Polres Indramayu dengan menyasar pabrik petasan.

"Pemilik pabrik berinisial SK (40) akan dilakukan pemanggilan untuk diproses hukum," kata Arif.

Dalam razia ini polisi menyita 338 dus petasan jenis korek kecil yang setiap satu dus berisi 10.000 butir petasan, 153 dus petasan korek besar yang masing-masing dus berisi 2.500 butir petasan, dan 10 karung petasan korek api kecil per karung 30.000 butir.

Polisi juga menyita 164 karung sulfur yang per karung berisi 25 kg sehingga total ada 4,1 ton sulfur. Kemudian 20 karung potasium yang masing-masing karung berisikan 25 kg. Terakhir, 16 dus alumunium powder seberat 240 kilogram.

"Semua barang bukti kami bawa ke Polres Indramayu," kata Arif.

Lingkarmedia.com - JAKARTA, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memaparkan pentingnya revisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang belum lama ditetapkan menjadi undang-undang.

Menurutnya, ada beberapa substansi undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 kendati menurutnya undang-undang tersebut memang harus hadir untuk menjaga ideologi dan dasar negara.

Menurut dia, jika ada ormas yang menyimpang dari konstitusi harus terlebih dahulu diluruskan melalui pembinaan oleh negara.

Di sisi lain, hukuman yang tegas perlu diberikan kepada ormas yang sudah tidak sejalan dengan konstitusi.

Dia berpendapat, ormas harus dijadikan mitra oleh negara, karena banyak ormas yang memiliki peran positif di masyarakat.

“Partai Demokrat mengingatkan secara hormat kepada pemerintah harus berimbang memperlakukan ormas sebagai partner karena banyak ormas peduli masalah lingkungan, pemberantasan korupsi dan lain-lain,” katanya, Senin (30/10/2017).

Terlebih, kata dia, keberadaan ormas merupakan cerminan dari kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin undang-undang.

Lingkarmedia.com -  Pemerintahan Jokowi-JK terus konsisten melakukan pembangunan masyarakat Papua. Hal itu sesuai dengan kebijakan Nawacita Jokowi-JK untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Selama tiga tahun menjalani roda pemerintahan,Jokowi mampu membuktikan kinerjanya bersama kabinet. Ada banyak sekali pencapaian pembangunan khususnya Papua. Salah satu kebijakan membangun Papua adalah Pembangunan Jalan Trans Papua yang menghubungkan Sorong dan Merauke. Proyek pembangunan jalan tersebut perencanaannya sudah ada saat era Presiden Habibie dan kini lebih masif lagi dikerjakan oleh Jokowi.

 

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Trans Papua kini telah terhubung sepanjang 3.851,93 km dari total target awal sepanjang 4.330,07 km. Fokus pembangunan Papua dibandingkan dengan daerah lain dikarenakan Papua adalah kawasan yang paling tertinggal dari segi infrastrukturnya terutama di daerah. Sehingga dengan pembangunan Papua akan tercapai target pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman, perbatasan, dan pingggiran Indonesia.

 

Kemudian pada masa pemerintahan Jokowi juga dilakukan peresmian Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) pada hari jumat 29 September 2017 lalu, di distrik Bonggo Kabupaten Sarmi. Peresmian PLTD tersebut merupakan buah dari komitmen pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan Indonesia terang dan Papua terang.

 

Selain pembangunan yang telah terealisasi dan sedang berjalan, pemerintahan Jokowi juga merencanakan pembangunan bendungan Baliem yang rencananya akan dilelang pada 2018 mendatang. Bendungan tersebut diperkirakan akan menelan anggaran sebanyak 4,7 triliun, dan akan memiliki kapasitas tampungan air hingga 200 juta meter kubik serta mampu menghasilkan hingga 50 MW.

Diluar kebijakan pembangunan infrstruktur pemerintah Jokowi juga mendorong pertumbuhan ekonomi Papua melalui kebijakan BBM satu harga, sehingga masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya, selain itu kebijakan tersebut juga merupakan komitmen pemerataan pembangunan dari daerah pinggiran.

Lingkarmedia.com - Tangerang, Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri menyatakan, pihak PT. Panca Buana Cahaya Sukses di Tangerang, Banten harus bertanggungjawab penuh kepada semua korban kebakaran. Pemerintah, baik pusat maupun daerah akan mengawal pertanggungjawaban perusahaan.

“Perusahaan harus bertanggungjawab. Baik kepada pekerja yang sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan, maupun yang belum,” kata Menaker usai memeriksa pabrik PT. Panca Buana Cahaya Sukses, Minggu (29/10/17).

 

Selain memeriksa pabrik yang terbakar, Menaker yang juga didampingi Direktur Umum BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, Bupati Tengerang Ahmed Zaki Iskandar, Kapolres Tangerang Komisaris Besar Harry Kurniawan, juga ikut mensalatkan salah satu jenazah korban, serta menjenguk korban yang masih dirawat di sejumlah rumah sakit.

 

Berdasarkan data, lanjut Menteri Hanif, perusahaan tesebut mengikutsertakan pekerjanya program BPJS Ketenagakerjaan hanya untuk 27 orang. Padahal jumlah pekerja mencapai 103 orang.

 

Kepada pekerja yang terdaftar sebagai  peserta BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan akan dijamin penuh. Yang meninggal dunia, ahli warisnya diberikan santunan kecelakaan kerja dan kematian antara Rp 170-180 juta.

 

Korban luka-luka yang menjalani perawatan di rumah sakit, selurh biayanya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan sampai sembuh.

 

Bagaimana dengan korban yang bukan peserta BPJS Ketenagakerjaan? Menurut Menaker, mereka akan menerima santunan dari Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan serta dari pemerintah daerah.

 

Namun perusahaan wajib menanggung semua beban pekerja yang meninggal dunia maupun yang luka luka sesuai standar BPJS Ketenagakerjaan.

 

“Intinya, perusahaan harus  tetap bertanggung jawab atas semua korban yang bukan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah daerah akan mengawal hingga pemenuhan hal diberikan,” ujar Menteri Hanif.

Diketahui, pabrik kembang api PT. Panca Buana Cahaya Sukses terbakar pada Jumat 27 Oktober lalu. Kebakaran yang disertai ledakan mengakibatkan 48 orang tewas, 46 luka-luka. Sebagian diantaranya dalam kondisi kritis.

Lingkarmedia.com - Jakarta, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto.

Novanto akan dimintai keterangan seputar korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik, atau e-KTP.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ASS (Direktur PT Quadra Solution-Anang Sugiana Sudihardjo),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (30/10/2017).

Selain Novanto, penyidik juga memanggil pengacara Arie Pujianto dan pihak swasta, mantan bos PT Gunung Agung Made Oka Masagung, sebagai saksi guna melengkapi berkas penyidikan Anang.

Febri mengatakan dalam kasus ini setidaknya sudah 46 saksi lebih yang diperiksa‎. Saksi terdiri dari beragam unsur seperti
pengacara, PNS atau mantan PNS Kemendagri, karyawan PT Quadra Solution, Direktur PT Gajendra Adhi Sakti.

Setya Novanto diketahui sudah dua kali mangkir saat dipanggil sebagai saksi Andi Narogong dalam sidang lanjutan korupsi e-KTP, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Dia bahkan meminta berita acara pemeriksaannya dibacakan tanpa kehadirannya.

Lingkarmedia.com - Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak melanjutkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. "Kami tegas. Kami tidak menginginkan Jakarta menjadi kota yang membiarkan praktik-praktik prostitusi," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Senin, 30 Oktober 2017.

Anies mengatakan keputusan tersebut diambil setelah mendengar laporan dan keluhan masyarakat, serta pemberitaan yang tersebar di media. Keputusan tersebut tertuang dalam surat balasan yang dikirimkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 27 Oktober 2017.

Penutupan Hotel Alexis tersebut, kata Anies, sudah digaungkan sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. dan berkomitmen akan bersikap tegas terhadap hotel tersebut.

"Karena itu, kemudian kami mengambil keputusan untuk tidak meneruskan izin usaha bagi Alexis. Sekarang sudah dijalankan, nanti kita akan awasi," ujar Anies.

Dengan adanya surat itu, Anies mengatakan akan ada legitimasi untuk tidak melanjutkan usaha tersebut. Tanpa surat tersebut, Alexis dilarang untuk membuka kegiatan apapun setelah izinnya habis. Secara otomatis, kata Anies, apabila tanpa izin maka semua kegiatan di Alexis bukan kegiatan legal.

"Kegiatan legal adalah kegiatan yang mendapatkan izin, tanpa izin maka semua kegiatan di situ bukan kegiatan legal," ujar Anies.

Permohonan TDUP Hotel Alexis diajukan melalui aplikasi online ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pntu (DPMPTSP). Keputusan tak perpanjang izin Hotel Alexis berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2013, Perda Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016, Perda Nomor 2015, dan Peraturan Gubernur Nomo 113 tentang pendaftaran usaha pariwisata.

Pencabutan izin tersebut sekaligus menindaklanjutan perkembangan berita di media, sekaligus mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan melanggar hukum. Pemerintah dinilai berkewajiban untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan yang memiliki dampak negatif.

Lingkarmedia.com - Gorontalo, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil akan segera menurunkan juru ukur untuk mempercepat pengukuran lahan Danau Limboto, guna percepatan revitalisasi danau tersebut.

Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menjelaskan pada saat rapat terbatas dan pengarahan dari Menteri ATR kepada para Gubernur, Bupati dan Wali Kota, dirinya memaparkan perkembangan proyek revitalisasi Danau Limboto serta hambatan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Gorontalo.

"Salah satunya menyangkut pembebasan lahan seluas kurang lebih 17,66 hektare yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek revitalisasi Danau Limboto," kata Idris, Selasa.

Ia menambahkan pembebasan lahan ini sedikit terkendala, sementara waktu pelaksanaan pekerjaan yang semakin sempit, di sisi lain juru ukur tanah di Provinsi Gorontalo terbatas.

"Saya mengusulkan ke Menteri untuk mempercepat pengukuran Danau Limboto, dan beruntung usulan tersebut langsung direspon oleh menteri, dan untuk mengatasinya sudah diantisipasi BPN Provinsi Gorontalo," jelas Idris.

Lebih lanjut kata Idris, untuk mengatasi kekurangan juru ukur tanah di Gorontalo, Menteri ATR meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menyiapkan sumber daya manusia yang akan dilatih menjadi juru ukur.

"Pak Menteri minta kita menyiapkan 40 orang yang akan dilatih menjadi juru ukur tanah untuk mendukung program sertifikat nasional dengan target 35 ribu sertifikat untuk Provinsi Gorontalo," terang wagub.

Pada pertemuan itu Wagub juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri ATR/Kepala BPN yang telah menyetujui substansi rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Danau Limboto, serta menjadikan Danau Limboto

sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).

"Tentunya ini akan menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk terus menjaga dan melestarikan Danau Limboto," tutup wagub.

Lingkarmedia.com - Banten, Wakil Gubernur Provinsi Banten, Andika Hazrumy meminta dukungan Menteri Perindustrian untuk turut memberikan dukungannya dalam persoalan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten, mengingat banyaknya Industri di Banten tidak dapat menyerap tenaga kerja secara optimal.

Permintaan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy disampaikan kepada Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto dalam 'grand launching' galangan kapal PT Samudra Marine Indonesia (SMI) di Bojonegara, Kabupaten Serang di Serang, Minggu.

Andika mengatakan, permasalahan pengangguran menjadi salah satu persoalan serius yang tengah dihadapi Pemerintah Provinsi Banten. Sehingga pengurangan pengangguran tersebut menjadi salah satu prioritas di bawah kepemimpinan Gubernur Banten Wahindin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy.

"Secara garis besar perindustrian di Provinsi Banten cukup banyak yang terbagi di sejumlah kabupaten kota. Namun hingga saat ini fakta tersebut tidak membuat perubahan secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten, khususnya bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)," kata Andika.

Oleh karena itu, ia meminta dukungan Kementrian Perindustrian agar dapat mendukung penuh program kerjasama 'link and match' antara SMK dan Industri untuk terus ditingkatkan.

"Melalui kesempatan ini kami sangat mengharapkan dukungan Bapak Menteri untuk mendorong industri yang ada di Banten, segera merealisasikan program kerjasama SMK-Industri atau factory teaching untuk meningkatkan keterampilan siswa lulusan SMK yang terampil agar siap bekerja pada sektor industri," kata Andika.

Andika mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten masih menghadapi permasalahan tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2017 sebesar 7,75 persen, masih tertinggal dari angka TPT Nasional sebesar 5,33 persen. Dalam hal ini, lebih menekankan pada lulusan SMK karena dari 462.000 orang pengangguran, 13,33 persen diantaranya berasal dari SMK.

Selain meminta dukungan Menteri, dengan diresmikannya PT SMI Phase II yang bergerak di bidang industri perkapalan tersebut, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal dan bekerjasama dengan SMK di Provinsi Banten, mengingat dengan diresmikannya Phase II tersebut PT SMI menjadi galangan kapal terbesar se-indonesia.

Dimana berdasarkan catatan Kementrian Perindustrian, jumlah galangan kapal di Indonesia telah mencapai sekitar 334 galangan kapal yang tersebar di seluruh Indonesia dengan meyerap tenaga kerja sebanyak 43.000 orang.

Pemerintah Provinsi Banten berharap kepada PT Samudra Marina Indonesia agar dapat mengembangkan berbagai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai wujud kepedulian dan berperan serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan galangan kapal, khususnya pembangunan sumber daya manusia.

"Program-program kemitraan dengan masyarakat, bersama-sama perguruan tinggi dan komunitas produktif melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan agar dapat ditingkatkan. Hal ini mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial, kemitraan dan bina lingkungan," kata Andika.

Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Perindustrian RI, Airlangga Hartarto berkomitmen akan mendukung program 'link and match' khususnya di Provinsi Banten.

Menurutnya, pendidikan dibidang perindustrian harus diperkuat dengan kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan bersama pihak SMK. Bahkan di sejumlah daerah telah diterapkan 1 industri khusus membina 1 SMK.

Lebih dari itu, kata Menperin, terdapat program khusus yang segera diterapkan di SMK yaitu perubahan komposisi antara teori dan praktik, dimana pendidikan teori akan dirubah menjadi 40 persen sedangkan praktek diperbanyak menjadi 60 persen, agar lulusan SMK lebih siap dalam dunia industri.

"Di beberapa daerah sudah diterapkan seperti di Jawa Tengah,Jawa Timur bahkan di Sumatera," kata Airlangga Hartarto

Terkait dengan penguatan kerjasama antara SMK dan Industri seperti dalam program link and match, dan program factory teaching, Menperin mengaku akan kembali datang ke Provinsi Banten untuk mewujudkan hal tersebut, sehingga angka pengangguran dapat terus ditekan.

Halaman 1 dari 109

TERPOPULER

KABAR TERBARU