Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates
Selasa, 15 Agustus 2017 05:44

Indonesia Negosiasikan Isi Global Compact tentang Migrasi & Pengungsi

Ditulis oleh

Lingkarmedia.com - Bogor, Indonesia harus aktif berkontribusi dalam negosiasi Global Compact for Migration guna memajukan kepentingan nasionalnya, termasuk dalam memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Selain itu, Indonesia perlu mendorong kerja sama global dalam perundingan Global Compact for Refugees sesuai dengan status keterikatan masing-masing negara terhadap Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokolnya. Meskipun bukan Negara Pihak pada konvensi, Indonesia atas dasar kemanusiaan menampung sementara sekitar lebih dari 14 ribu pengungsi dan pencari suaka dari luar negeri.

Hal tersebut disampaikan Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu, Dicky Komar, dalam Rapat Koordinasi Deklarasi New York untuk Global Compact for Migration (GCM) dan Global Compact for Refugees (GCR), di Bogor (14/8).

"Hingga saat ini, GCM dan GCR masih berada dalam proses penyusunan, sehingga Indonesia memainkan peranan yang besar dalam memberikan input dan berkontribusi pada outcome GCM dan GCR," ujar Masni Eriza, perwakilan Direktorat HAM dan Kemanusiaan yang terlibat langsung dalam proses penyusunan GCM dan GCR.

Di sesi pengantar umum, Kepala Perwakilan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) di Jakarta, Mark Getchel, dan perwakilan Komisariat Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) di Indonesia, Jeffrey Savage, menyampaikan paparan mengenai GCM dan GCR. Keduanya mengharapkan agar kedua dokumen tersebut nantinya akan mampu menjawab tantangan terkini permasalahan migrasi dan pengungsi global.

"Dalam isu pekerja migran, bekerja di luar negeri dapat mengurangi pengangguran di dalam negeri," kata Freddy Panggabean, Direktur Kerja Sama Luar Negeri BNP2TKI. "Oleh karena itu, GCM perlu menciptakan mekanisme yang lebih besar bagi pekerja migran terampil untuk bekerja dan tinggal di luar negeri," tambahnya. Dengan demikian, perbaikan tata kelola rekrutmen, pelatihan, penempatan, dan pelayanan pekerja migran di dalam negeri menjadi keharusan.

Pertemuan menyepakati pentingnya keterlibatan Indonesia dalam proses GCM dan GCR dengan memperhatikan kepentingan nasional, khususnya dalam upaya perlindungan WNI dan penanganan pengungsi dari luar negeri. Rapat juga menegaskan bahwa isu migrasi dan pengungsi bersifat multi-dimensional dan mencakup berbagai isu lain seperti pencegahan kejahatan lintas-negara, penanganan konflik internasional, perlindungan HAM, serta konteks pembangunan.

Terkait penanganan pengungsi, rapat menggarisbawahi agar keterlibatan Indonesia dalam proses GCR mengedepankan pendekatan berimbang antara aspek kemanusiaan dan HAM dengan kepentingan nasional. Lebih lanjut disepakati agar Peraturan Presiden No. 125/ 2016 tentang Penanganan Pengungsi dapat menjadi rujukan untuk formulasi posisi Indonesia dalam GCR.

Deklarasi New York adalah komitmen negara-negara anggota PBB dalam menangani migrasi dan pengungsi global, yang disahkan pada KTT PBB di New York, 19 September 2016. Tindak lanjut Deklarasi New York berupa penyusunan GCM dan GCR, yang diharapkan dapat disahkan pada 2018. Rapat koordinasi merupakan salah satu bagian dalam rangkaian pembahasan dan persiapan posisi dan partisipasi Indonesia terhadap outcome Deklarasi New York, yang melibatkan perwakilan sejumlah kementerian/ lembaga terkait isu migrasi dan pengungsi.

Baca 41 kali

TERPOPULER

KABAR TERBARU