Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

Editor

Sabtu, 17 Februari 2018 08:24

Jangan Lelah Melawan Radikalisme Dunia Maya

Tidak ada yang bisa membendung perkembangan teknologi. Perubahannya yang begitu pesat, membuat banyak orang harus bisa beradaptasi. Ada yang diuntungkan, tapi juga ada yang dirugikan akibat perkembangan teknologi ini. Salah satunya adalah perkembangan propaganda radikalisme yang begitu marak di dunia maya. Banyak pihak yang mencoba memecah belah masyarakat dengan informasi yang menyesatkan. Apalagi di masa kampanye pilkada seperti sekarang ini, rawan sekali informasi-informasi bernada provokatif muncul.

Entah sengaja atau tidak, entah apa motifnya, belakangan kasus kekerasan terhadap tokoh agama dan tempat ibadah mulai bermunculan. Meski 2018 baru dua bulan, setikdanya sudah ada sekitar lima kasus kekerasan yang menimpa ustadz, ulama dan gereja. Yang terbaru adalah penyerangan di Gereja Santa Lidwina di Sleman, Yogyakarta oleh orang tidak dikenal. Kejadian intoleran ini berpotensi dijadikan bahan provokasi di masa kampanye pilkada ini. Pilkada yang damai, dipecah belah dengan provokasi bernada SARA.

Media juga harus memberitakan informasi terkait penyerangan ini secara imbang dan obyektif, dan sesuai fakta. Karena informasi ini juga berpotensi dijadikan bahan untuk menghasut, menyebarkan kebencian, dan memecah belah kerukunan antar umat beragama. Semua orang harus membekali dirinya dengan informasi yang valid, jangan mudah diprovokasi oleh informasi yang tidak jelas. Cek riceklah tentang kebenaran informasi tersebut. Jika sumbernya bukanlah media mainstream, Anda patut curiga dan patut mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut.

Seperti kita tahu, radikalisme telah berkembang menyesuaikan perkembangan zaman. Kemasannya pun juga begitu rapi, sehingga orang tidak tahu bahwa radikalisme telah menyebar ke semua lini kehidupan. Jika seseorang tidak membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan, maka logikanya akan mudah dikendalikan.

Contoh yang paling sering muncul adalah, ketika tindakan pengeboman dimaknai sebagai perbuatan jihad. Upaya persekusi dimaknai sebagai upaya menegakkan jalan Tuhan. Pembelokan-pembelokan ini seringkali memainkan logika. Dan bagi yang tidak mempunyai informasi dan iman yang kuat, pasti akan terjerumus dan menjadi korban.

Transformasi radikalisme dengan memanfaatkan isu kekinian, harus diwaspadai oleh semua pihak. Ingat, siapa saja bisa menjadi korban. Bahkan di level pendidikan anak usia dini (PAUD), bibit radikalisme mulai dimasukkan. Tidak sedikit anak di level SD hingga perguruan tinggi, yang terang-terangan mengatakan melawan NKRI.

Mereka berkomitmen melakukan jihad demi terwujudnya suatu kekhilafahan. Padahal, kita sudah mempunyai Indonesia. Negara yang damai, yang sangat mengedepankan toleransi. Semua orang yang menjunjung tinggi kemanusiaan, bisa tinggal di negara ini. Keberagaman negeri ini membuat Indonesia menjadi negara yang kaya.

Hanya saja, jika kita tidak bisa menjaganya, maka Indonesia yang kaya, yang damai dan toleran ini, akan bisa hancur. Untuk itulah, jika sepakat radikalisme dan terorisme menjadi ancaman semua negara, maka jangan pernah lelah untuk melawan segala bentuk propaganda radikalisme dan terorisme.

Lingkarmedia.com - Talaud, Tahapan Pilkada Talaud 2018 memasuki babak baru, setelah empat pasangan calon (paslon) kepala daerah resmi memiliki nomor urut dalam pesta demokrasi rakyat tanah porodisa.

Rapat pleno terbuka KPUD Talaud tentang pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati itu digelar di Aula KPUD Talaud, pada Selasa (13/2/2018) sekira pukul 11.30 Wita, dan dibuka secara resmi oleh Ketua KPUD Velma Sumee.

Dalam sambutannya, Sumee berharap, seluruh peserta pemilu mulai dari paslon, timses, parpol & LO untuk bisa menjaga dan mndukung pilkada damai di Talaud. “Kita harus mengandalkan dan meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa,” tuturnya.

Rapat pleno tersebut dihadiri Panwaslukab, Forkopimda Kapolres kepulauan Talaud AKBP Denny Iriawan Situmorang, Kajari Kepulauan Talaud Hendri Silitonga, Dandim 1312 Kepulauan Talaud diwakili Mayor (Inf) S Panaha, dan Danlanal Kabupaten Talaud diwakili Palaksa Mayor (KH) Rahmadhani.

Berikut nomor urut pasangan calon hasil pengundian KPUD.

1. Elly Engelbert Lasut-Moktar Arunde Parapaga

2. Welly Titah-Heber Pasiak

3. Sri Wahyuni Maria Manalip-Gunawan Talenggoran

4. Handri Piter Poae-Clartje Awulle.

Lingkarmedia.com - Jakarta, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, menjamin pemerintah tidak akan menggunakan dana zakat yang rencana  dihimpun dari aparatur sipil negera (ASN) muslim.

"Pemerintah sama sekali tidak akan menyentuh [menggunakan] dana zakat. Sangat tidak benar kecurigaan sebagian kalangan bahwa dana zakat akan digunakan pemerintah," katanya, Jumat (16/2/2018)

Menurutnya, sekiranya regulasi tentang penghimpunan zakat ASN muslim itu diterapkan, maka pemerintah tidak akan “menyentuh” atau menggunakan dana tersebut.

Sebab, lanjutnya, dana yang nanti dihimpun dari ASN muslim itu seluruhnya akan dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

"Jadi yang mendistribusikan dana zakat dari ASN muslim itu bukan pemerintah. Ini akan ditasarufkan oleh BAZNAS dan LAZ," ujarnya dalam situs resmi Kementerian Agama (Kemenag), hari ini, Jumat (16/2/2018).

Dia menegaskan Kemenag masih melakukan kajian mendalam terkait regulasi zakat ASN muslim, dengan harapan agar konsep regulasinya benar-benar sudah matang jika akan ditetapkan.

Adapun regulasi yang disiapkan itu, lanjutnya, termasuk dalam rangka membangun akuntabilitas dan transparansi Baznas dan LAZ, sebagai pengelola dana umat tersebut.

Lukman mengatakan kebijakan optimalisasi penghimpunan zakat di kalangan ASN itu hanya berlaku bagi ASN muslim yang sudah memenuhi kriteria secara syar'i, baik yang terkait ketentuan nishab, haul, dan lainnya.

"Kriteria syar'i [terkait nishab dan haul] ini masih dibahas bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas Islam," katanya.

Lingkarmedia.com - Jakarta, Direktur Komunikasi Perusahaan PT Pharos Indonesia, Ida Nurtika menyatakan segera melakukan penarikan Albothyl dari pasasran di seluruh wilayah Indonesia, menyusul pembekuan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kami akan terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan BPOM terkait dengan penarikan itu," kata Ida melalui siaran pers diterima di Jakarta, Sabtu.

PT Pharos Indonesia menyatakan menghormati keputusan BPOM yang membekukan izin edar Albothyl hingga ada persetujuan perbaikan indikasi.

Menurut Ida, Albothyl adalam produk yang sudah lebih dari 35 tahun beredar di Indonesia. Produk tersebut berada di bawah lisensi dari Jerman yang kemudian dibeli oleh perusahaan Takeda dari Jepang.

"Selain di Indonesia, Albothyl juga digunakan di sejumlah negara lain," ujarnya.

Ida menjamin PT Pharos Indonesia selama ini menerapkan cara pembuatan obat yang baik (CPOB) dalam seluruh rangkaian produksi mulai dari pengujian bahan baku hingga produk jadi yang dihasilkan.

Sebelumnya, BPOM membekukan izin edar Albothyl yang selama ini biasa digunakan sebagai antiseptik dan obat sariawan.

Albothyl merupakan obat bebas terbatas berupa cairan obat luar yang mengandung policresulen konsentrat dan digunakan untuk hemostatik dan antiseptik pada saat pembedahan, serta penggunaan pada kulit, telinga, hidung, tenggorokan (THT), sariawan, gigi dan vaginal (ginekologi).

Dalam dua tahun terakhir, BPOM menerima 38 laporan dari profesional kesehatan yang menerima pasien dengan keluhan efek samping obat Albothyl untuk pengobatan sariawan, yaitu sariawan semakin membesar dan berlubang hingga menyebabkan infeksi.

BPOM, ahli farmakologi dari universitas dan klinisi dari asosiasi profesi terkait telah melakukan pengkajian aspek keamanan obat yang mengandung policresulen dalam bentuk sediaan cairan obat luar konsentrat.

Kajian itu memutuskan policresulen dalam bentuk sediaan cairan obat luar konsentrat tidak boleh digunakan sebagai hemostatik dan antiseptik pada saat pembedahan serta penggunaan pada kulit, THT, sariawan dan gigi.

BPOM mengimbau profesional kesehatan dan masyarakat menghentikan penggunaan obat tersebut. Masyarakat yang terbiasa menggunakan Albothyl guna mengatasi sariawan dapat menggunakan obat pilihan lain yang mengandung benzydamine HCl, povidone iodine satu persen atau kombinasi dequalinium chloride dan vitamin C.

Kepada PT Pharos Indonesia selaku produsen Albothyl dan industri farmasi lain yang memegang izin edar obat mengandung policresulen dalam bentuk sediaan cairan obat luar konsentrat, BPOM menginstruksikan untuk menarik obat dari peredaran selambat-lambatnya satu bulan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Pembekuan Izin Edar.

Lingkarmedia.com - Manado Hanya dalam jangka waktu kurang dari dua bulan di awal tahun 2018 ini (Januari – Februari), jumlah turis asing yang berada di Sulawesi Utara mencapai 14.587 orang.

Data yang dibeberkan Satgas Pariwisata Sulut dibawah komando Dino Gobel dari Kantor Imigrasi Kelas I Manado dan PT Angkasa Pura I Manado tergolong fantastis karena pencapaian tersebut diperoleh dalam waktu yang relatif singkat.

Menurut Gobel, jika dibandingkan periode yang sama di tahun 2017, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dan itu ditopang oleh kontribusi kunjungan wisatawan asal Tiongkok sebagai dampak dari promosi yang turut dilakukan para tour operator, Kementerian Pariwisata RI dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey serta Wakil Gubernur Steven Kandouw langsung ke negara bersangkutan.

“Salah satu bukti ketertarikan wisatawan Tiongkok yaitu dilakukannya shooting sebuah film berlatar belakang Sulawesi Utara dan membuat booming sehingga menembus box office penjualan film di negeri tersebut. Itulah yang turut memicu peningkatan jumlah kunjungan wisatawan,” ungkap Gobel.

Ditambahkannya, hasil tersebut bukan menjadi akhir dari langkah-langkah strategis pemerintah seperti pembenahan destinasi yang ada di kabupaten dan kota yang sedang dilakukan pemerintah setempat.

“Sinergitas mutlak diterapkan oleh pemerintah yagn ada di kabupaten dan kota se-Sulut untuk menciptakan penyatuan visi membangun daerah dari sudut pandang sektor pariwisata. Mari secara bersama-sama membenahi apa yang perlu dilakukan untuk membuat wisatawan betah di daerah kita masing-masing,” katanya, Kamis (15/2/2018) kemarin.

Hubungan kerja sama ini juga ternyata didukung penuh oleh Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia di Jakarta yang memfasilitasi liputan yang sangat baik tentang profil Sulawesi Utara di website Kedutaan Besar Tiongkok.

Seperti diketahui, Kedubes Tiongkok pekan lalu mengirim tim khusus untuk melakukan investigasi ke Sulut dan dipimpin oleh Konsul Keamanan Kedubes Tiongkok Mr Zhu Di telah mengunjungi beberapa objek wisata seperti Bunaken, Danau Linow, Tondano, Minahasa Utara dan  Bitung.

“Maksud kunjungan tim investigasi adalah untuk memastikan bahwa kondisi keamanan di Sulut aman. Hasilnya telah dirilis di website resmi Kedubes Tiongkok. Dengan demikian, wisatawan Tiongkok yang ada di Indonesia maupun yang baru merencanakan diijinkan untuk berkunjung maupun berinvestasi du Sulut,” tutup Gobel.

Sabtu, 17 Februari 2018 08:12

Lebak Banten Rawan Gempa dan Tsunami

Lingkarmedia.com - Pengamat geologi Asep Budiarto mengatakan pesisir selatan Kabupaten Lebak, Banten, masuk kategori rawan gempa tektonik hingga menimbulkan tsunami sehingga pemerintah daerah harus melakukan upaya penanganan guna meminimalisasi korban bencana.

"Peluang kegempaan Megatras dengan berkekuatan cukup besar hingga menimbulkan gelombang tsunami sangat berpotensi," kata Asep saat dihubungi di Lebak, Jumat.

Pemerintah daerah harus melaksanakan pembangunan di selatan Kabupaten Lebak berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) guna meminimalisasi korban bencana alam.

Selama ini, pesisir selatan Kabupaten Lebak masuk daerah merah rawan gempa tektonik dan berpotensi gelombang tsunami.

Potensi gempa tektonik itu karena adanya patahan atau sesar di Perairan Samudera Hindia dengan Benua Indo-Australia dan di bagian selatan juga Lempeng Eurasia di bagian utara dan Lempeng Pasifik di bagian timur.

Bahkan, BMKG telah menyinggung sangat potensi gempa Megatras berkekuatan besar hingga 9 Skala Richter (SR) yang berpusat di pantai pesisir selatan Lebak meliputi enam kecamatan antara lain Wanasalam, Malingping, Cihara, Panggarangan, Bayah dan Cilograng.

"Kami minta pemerintah daerah dapat melaksanakan pembangunan di wilayah pesisir Lebak mengutamakan RUTR untuk meminimalisasi korban bencana alam," ujarnya menjelaskan.

Asep mengatakan pihaknya khawatir suatu saat wilayah pesisir selatan Lebak terjadi gempa tektonik Megatras atau pergerakan kegempaan yang cukup besar energinya hingga menimbulkan gelombang tsunami.

Sebab, pihaknya hingga kini tidak mampu merekam aktivitas kegempaan yang terjadi di pesisir selatan Lebak, sedangkan kegempaan di Perairan Ujung Kulon bisa terekam.

Kemungkinan pesisir selatan Lebak akan terjadi gempa tektonik Megatras sehingga perlu diwaspadai bencana alam tersebut.

"Kami minta pemerintah daerah mengoptimalkan sosialisasi mitigasi kebencanaan untuk meminimalisasi korban jiwa," kata Pelaksana Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Banten.

Untuk meminimalisasi korban jiwa, pihaknya berharap pemerintah terus mengoptimalkan sosialisasi kebencanaan mitigasi terhadap masyarakat pesisir selatan.

Kegiatan sosialisasi itu dalam upaya mengurangi risiko kebencanaan agar tidak menimbulkan korban jiwa jika sewaktu-waktu terjadi gempa tektonik.

Belum lama ini, gempa Selasa (23/1) lalu berkekuatan 6,1 SR mengakibatkan ribuan rumah di Kabupaten Lebak, Sukabumi dan Bogor mengalami kerusakan.

Selain itu juga dilaporkan seorang warga Kabupaten Lebak meninggal dunia.

Gempa tektonik berkekuatan 6,1 SR juga masuk kategori besar karena getaran sampai Jakarta dan Bandung.

Ia berharap pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sosialisasi kebencanaan mitigasi agar tidak memakan korban jiwa yang banyak.

Sejauh ini, ujar dia, ilmu pengetahuan teknologi juga peralatan secanggih apapun belum mampu mendeteksi secara persis waktu terjadinya gempa tektonik dan tsunami.

Ia berharap peringatan dini gempa tektonik dan tsunami harus secepatnya dilakukan sehingga masyarakat pesisir pantai selatan Lebak bisa terselamatkan dari bencana tsunami tersebut.

Penyelamatan membutuhkan waktu selama 10 menit setelah terjadi gempa, sehingga korban tidak berjatuhan.

"Kami minta warga dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap gempa tektonik itu," katanya.

Lingkarmedia.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memberi sinyal untuk maju sebagai calon presiden 2019-2024.

Zulkifli mengatakan posisi calon presiden (capres) biasanya diisi oleh ketua umum partai politik.

"Kalau di daerah kabupaten, ketuanya (wilayah dari partai) jadi bupati. Di provinsi ketuanya jadi gubernur. Saya ketua umumnya jadi capres," ujarnya di Kedai Kopi Kwang Koan, Kelapa Gading, Jakarta Utara Sabtu (17/2/2018).

Menurut Zulkifli, kader PAN sudah berniat mencalonkannya sebagai presiden. Namun, dia tak menyatakan secara gamblang berniat turut bertarung dalam Pilpres 2019 dan menuturkan hal itu diserahkan kepada rakyat.

"Capres itu bukan mau atau tidak, itu kembali pada maunya rakyat," ucap Ketua MPR ini.

Nama Zulkifli Hasan sempat masuk sebagai kandidat calon wakil presiden dalam survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dirilis pada 27 Januari 2018. Survei itu memperlihatkan pentingnya posisi calon wakil presiden (cawapres) dari tokoh muda Islam lantaran sentimen agama menguat dan Zulkifli dinilai sebagai salah satu tokoh muda Islam yang potensial.

Dia berada di posisi kedua sebagai cawapres yang cukup didukung dengan persentase 3,8%. Sementara itu, posisi pertama ditempati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dengan 14,9%.

Lingkarmedia.com - Jakarta, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengingatkan peraturan DPR sebagai penjelasan revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) harus memberi pagar yang jelas untuk mencegah multi tafsir atas beleid tersebut. 

Penegasan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (17/2/2018). Dia mengatakan perlunya pagar yang jelas ini terutama untuk pasal yang memiliki makna luas dan multi tafsir seperti pasal 122 ayat k.

"Ini harus dijelaskan dalam peraturan DPR nanti [sebagai peraturan pelaksana]. Diberikan pagarnya," ujarnya.

Pasal 122 ayat k pada intinya menyatakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat mengambil langkah hukum maupun langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Menurut Arsul, pada dasarnya semangat pengesahan revisi UU MD3 oleh DPR bukanlah untuk mempidana. Namun, jika di kemudian hari ada tafsir berbeda oleh anggota DPR berikutnya maupun penegak hukum, maka pasal ini akan menjadi masalah.

Seperti diketahui, DPR telah mengesahkan revisi kedua UU MD3 pada Senin (12/2/2018). Rapat paripurna itu dipimpin oleh Fadli Zon dan dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Revisi Undang-undang MD3 disepakati oleh delapan fraksi, sedangkan dua fraksi yakni PPP dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) memilih keluar dari pengesahaan dengan melakukan walkout.

Lingkarmedia.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 14 dari 16 partai politik lolos rekapitulasi nasional verifikasi faktual sebagai peserta Pemilu 2019."KPU telah mencermati hasil penelitian administrasi dan verifikasi kepengurusan partai politik, keterwakilan perempuan sebesar 30%, dan domisili kantor tetap serta keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2019," ungkap Ketua KPU Arief Budiman di Hotel Grand Mercure, Jakarta. Sabtu (17/2/2018)

Rekapitulasi nasional partai diperoleh dari hasil penelitian dan verifikasi faktual yang dilaksanakan KPU terhadap partai di tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota.

Kesimpulannya, 14 partai dinyatakan memenuhi syarat serta lolos sebagai peserta Pemilu 2019. Sementara itu, dua partai lainnya tidak memenuhi syarat.

Berikut partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019 berdasarkan susunan abjad:
1. Partai Amanat Nasional (PAN)
2. Partai Berkarya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Demokrat
5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
6. Partai Garuda
7. Partai Golongan Karya (Golkar)
8. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
9. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
10. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
11. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
12. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
13. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Adapun dua partai yang dinyatakan tidak lolos rekapitulasi nasional verifikasi faktual adalah Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

"PBB dan PKPI secara nasional tidak memenuhi syarat," jelas Arief.

Menurutnya, dua partai tersebut tidak lolos di antaranya karena tidak memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan sebesar 75% di kabupaten/kota.

Lingkarmedia.com -  Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan di Jakarta, Kamis, mengimbau masyarakat mewaspadai isu menyinggung suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) pada tahun politik menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Kami di BIN dan seluruh jajaran intelijen kan sudah memprediksi, mendeteksi bahwa di tahun politik ini, 2018 sampai 2019, akan marak nanti kampanye hitam, yang wujudnya isu-isu yang dimunculkan antara lain isu PKI, isu agama dan isu SARA," kata Budi Gunawan usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis.

Terutama terkait beberapa kejadian kekerasan terhadap umat beragama di sejumlah daerah akhir-akhir ini, Budi mengatakan ada pihak-pihak yang sengaja memutarbalikkan fakta dengan tujuan memecah belah persatuan masyarakat Indonesia.

"Kasusnya beda-beda, ada pihak-pihak memang, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa ini tahun politik, isu tersebut dipelintir, digunakan sebagai alat hoax melalui sarana media sosial, sehingga membuat suasana menjadi resah," tambah Budi.

Mengingat pemilihan kepala daerah serentak di 171 daerah bersinggungan dengan tahapan Pemilu legislatif dan pemilihan presiden-wakil presiden, maka kepentingan politik kelompok tertentu akan masif muncul.

Oleh karena itu, Budi mengimbau masyarakat lebih waspada dan bijak menggunakan media sosial, supaya tidak mudah menghasut dan terhasut oleh isu-isu tersebut.

"Masyarakat harus lebih waspada, lebih peka. Jangan mudah terpolitisasi, terprovokasi, terhasut, sehingga terseret dalam permainan itu. Kepada masyarakat juga jangan mudah terpancing, jadi harus jernih," ujar Budi.

Halaman 1 dari 117

TERPOPULER

KABAR TERBARU